Senin, 28 Desember 2015

KADO POLITIK AKHIR TAHUN

KADO POLITIK AKHIR TAHUN
OLEH ANDRIAN HABIBI
Kabid PA Badko HMI Sumbar, Anggota PBHI dan KIPP Sumbar
Akhir tahun 2015 memberikan kado bagi nusantara akibat akrobatik peminat dan pemerhati politik. Kado-kado tersebut mulai dari proses politik dalam pilkada serentak 2015 yang dikabarkan berintegritas. Walaupun masih banyak pekerjaan rumah untuk bener-bener membuat pilkada serentak.
Kado selanjutnya adalah sidang perdana etika di senayan. Sidang etik berhasil menghilangkan kuasa ketua DPR RI. Sang ketua harus rela mengundurkan diri setelah dinyatakan melanggar etik oleh para hakim dalam Sidang Kode Etik.
Kado pun berlanjut dengan riuh pasar pendapat terkait terpilihnya pimpinan KPK yang kurang mendapat tempat oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat atau aktifis dan pemerhati anti korupsi. Semua kado akan diberikan oleh para politisi kepada seluruh rakyat indonesia tanpa terkecuali. Rakyat akan menerima kado sebagai hadiah pengingat atau sekedar simpanan dalam hidup berpolitik.
Pilkada Yang Hambar
Akhir tahun ini memberikan ruang luas mengkritisi pilkada serentak pertama kali di indonesia. Mulai dari persoalan pasangan calon tunggal, pengharusan berhenti bagi PNS, Anggota Dewan juga instansi pemerintah lainnya. Hingga problem dana kampanye berujung transparansi dan akuntabilitas. Lengkap sudah masakan dengan bumbu masalah pilkada 2015.
Pilkada memang telah usai dari segi pengambilan dan pemungutan suara. soal terima dan tidak terima, hal biasa bagi setiap proses demokrasi. Perang opini beredar berdalil suara hasil hitung cepat (quick count). Ada yang berpesta tanpa kendali dan ada para penggerutu hasil. Bahkan sudah ketok palu pun, masih banyak diskusi terkait evaluasi pemenangan para pasangan calon. Alamak, kurang apa usaha untuk memenangkan. Begitu lah kira-kira resahnya parapeminum kopi yang handal mengamati politik.
Sekarang, masyarakat bahkan tidak merasa begitu penting proses lanjutan pilkada yang akan berujung di sidang mahkamahkonstitusi. Ntah kenapa semua terasa hambar. Benar-benar kado akhir tahun berstatus biasa-biasa saja. Paling-paling bernilai lebih bagi para pembisik pasangan calon karna dapat hadiah menemani sidang ke jakarta. Di lain sisi memberikan ruang pembelajaran untuk para pengadil untuk memustuskan dengan seksama proses persidangan hasil pilkada.
Sinetron MKD
Di lain sisi, proses sidang etik yang mengadili setya novanto terkesan lucu. Maaf bagi para akademisi politisi yang menjadi hakim MKD. Aneh-aneh saja pertanyaan para hakim, ada yang diulang-ulang dan bahkan copy paste. Heran kita melihat pertanyaan dengan bobot hampir sama diulang lagi.
Selain itu, mereka yang sebahagian beragama islam bahkan masih berdebat saat ketua MKD berniat menunda sidang dengan alasan sholat. Ini kah pendidikan politik oleh hakim MKD? Berdebat soal menunda sidang? Padahal waktu sholat tidak bisa di undur. Sedangkan sidang MKD bisa diundur dan dilanjutkan.
Sudah lah tidak sepandangan, perbedaan pandangan malah dibuka lebar. Kita yang masyarakat awam pun bisa melihat kelucuan politisi tersebut. padahal jika sidang ditunda, perdebatan akan bisa diselesaikan dengan ngopi barang sebentar di forum tertutup khusus para hakim MKD. Jadi, setelah balik ke ruang sidang, perdebatan kecil bisa dihindari dari sorotan kamera televisi.
MKD layaknya sinetron dengan menyuguhkan beragam adegan yang mampu membuat penonton berdecak kagum. Setiap pemain memainkan peran dengan begitu baik. Sidang etik perdana live di televisi membuka mata bahwa etika politisi wajib dijaga. Bila teman sejawat dalam satu parpol tidak beretika, jangan dibela. Kalau membela cukup sekedarnya saja. Toh hasilnya bisa terlihat suara terbanyak harus diikuti dalam pengambilan keputusan etik.
Memilih Pimpinan KPK
Kado terakhir menurut hemat penulis adalah pilihan politik para legislator dalam menentukan petinggi KPK. lima (5) pimpinan KPK yang akan menggawangi lembaga anti rasuah tersebut dinilai kurang greget dalam aksi pemberantasan korupsi. Ihwalnya para pimpinan tersebut hanya berfokus pada pencegahan saat ditanyai para politisi senayan saat feet and proper test.
Tuduhan berwangikan keraguan mengarah kepada Pansel KPK, Anggota DPR RI dan pimpinan KPK itu sendiri. Bagaimana bisa mencegah bila masih banyak koruptoe yang berkeliaran? Sulit diterima dengan akal sehat bahwa saat ini pencegahan menjadi prioritas pengentasan korupsi. Kecuali pimpinan KPK dapat menggaransi instansi penegakan hukum lainnya bisa membuktikan mampu dan adil dalam memberantas korupsi. Bila tidak, setidaknya para pemantau KPK bisa menyusun kekuatan hingga proses tahapan pemilihan pimpinan KPK periode selanjutnya.
Selamat Akhir Tahun
Tiga (3) kado akhir tahun dalam kancah politik indonesia memberikan pembelajaran berarti. Kado tersebut mengajarkan kita agar berpolitik lebih merakyat. Pemimpin yang merakyat akan dipilih tanpa harus menghamburkan uang. Karena biaya kampanye toh sudah ditanggu oleh negara melalui penyelenggara pilkada.
Kedua, kado tersebut memastikan para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat lebih berhati-hati dan menjaga marwah DPR. Bila macam-macam, rakyat bsia saja me-MKD-kan wakilnya. Jangan sombong dan angkuh serta jauh dari rakyat. Sudah waktunya legislator menjadi contoh tauladan terbaik bagi rakyat.
Terakhir, politik memang dinamis. Kado akhir tahun politisi senayan memilih pimpinan KPK. mereka dipilih berkemungkinan akibat jawaban saat uji kelayakan. Sisi lainnya adalah kita tidak menyiapkan lebih banyak calon pimpinan KPK. jangan salahkan politik senayan dalam menentukan pilihan. Evaluasi dini bagi kita untuk memperbanyak calon pimpinan KPK di masa yang akan datang.
Akhirul kata, selamat berakhir tahun dengan kado politik indonesia. Semoga tahun depan politik indonesia lebih beretika serta mendidik. Bila sama saja dengan tahun ini. Berarti kita termasuk orang yang merugi. Ingat kata mutiara “(politik) hari ini harus lebih baik dari (politik) kemarin dan (politik) esok hari harus lebih baik dari (politik) hari ini


Oleh Andrian Habibi,

Penulis Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar dan anggota Koalisi Kawal Pilkada. Penulis beralamat di Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota padang. telp (0751) 41062
Share:

0 komentar:

Posting Komentar