Jumat, 11 Desember 2015

KEPENTINGAN PANSUS PILGUB

Keputusan DPRD Sumbar membentuk Panitia Khusus (pansus) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diketuai Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Marlis menuai pro-kontra. Kalimat awal di paragraf pertama berita di Padang Ekspres (28/11) tepat di halaman depan dengan judul berita “Pansus Pilgub bukan untuk Gagalkan Pilkada”. Keputusan ini tergolong kebijakan mendesak yang sangat berpotensi menyukseskan atau menghambat pilkada. Semua tergantung kepada niatan awal pembentukan pansus pilgub.
Pansus pilgub yang terlihat turut serta mengawasi proses penyelenggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumbar. pelaksanaan pengawasan sangat penting karna semakin banyak pengawasan akan semakin kecil tingkat kemungkinan pelanggaran penyelenggaraan pilkada. Dasar pelaksanaan ini sederhana, anggota legislatif adalah perwakilan rakyat yangdipilih oleh rakyat untuk menjalankan amanah rakyat sebagai anggota dewan yang terhormat.
DPR/DPRD melaksanakan kerja-kerja pengawasan, penganggaran dan pemuatan dan/atau pengesahan peraturan perundang-undangan. Selain kerja-kerja tersebut, legislator bisa melaksanakan kerja lain yang bertujuan untuk menjamin amanah rakyat demi kepentingan rakyat. Maka wajarlah, DPRD Sumbar membuat pansus pilgub dengan tujuan menjamin pilgub berjalan baik dan lancar.
Pansus Pilgub juga jangan berfokus kepada pengawasan. Hal ini sudah dilaksanakan oleh lembaga Bawaslu Sumbar. fokus pengawalan pilkada berintegritas juga sudah ditambah oleh para pemantau baik dari lembaga-lembaga kampus maupun koalisi lembaga semisal koalisi kawal pilkada. Artinya, kerja pengawasan pansus pilgub hanya sebatas memamfaatkan fasilitas dan kewenangannya. Benar memang tujuannya baik, akan tetapi akan lebih baik bila pansus pilgub melaksanakan kerja yang netral dan memperlihatkan keterwakilan rakyat yang diembannya.
Partisipasi rakyat
DPRD Sumbar harus diapresiasi dengan membentuk pansus pilgub. Akan tetapi, butuh program kerja yang lebih luas. Kerja ini tidak akan mengurangi marwah dan keterkenalan sang dewan yang terhormat. kerja-kerja tersebut antara lain; satu, mengajak semua anggota dewan untuk mengawasi tim-tim pememangan pengusung salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Tim pemenangan pasti berasal dari partai dimana anggota dewan berasal.
Artinya, sebelum mengasai KPU dan Bawaslu Sumbar, anggota dewan harus siap mengawasi internalnya. Bentuk pengawasan antara lain menjaga agar setiap partai turut serta menjaga transparasi dan akuntabilitas dalam pembagian tugas-tugas pemenangan paslon. Jangan sampai ada kader atau pengurus partai politik yang hanya numpang nama tanpa kerja-kerja nyata.
Kedua, anggota dewan bisa berkomunikasi dengan seluruh anggota dan kader parpol untuk turut serta menjaga, mengkampanyekan dan mengawasi penyelenggaraan pilkada. Jangan sebatas mendukung paslonkada. Hasil dari kerja ini adalah minimalisir kemungkinan adanya serangan fajar, perang opini atau kericuhan di lapangan akibat sengketa mulut sepele. Selain itu, mereka akan bekerja mensosialisasikan tahapan pilkada serentak beserta teknisnya.
Anggota dan kader parpol yang turut mensosialisasikan tahapan pilkada dan hak-hak rakyat dalam pemilihan kepalada daerah dengan sendirinya meningatkan jumlah partisipasi pemilih. Setidaknya mereka menjadi pahlawan pilkada serentak yang berjuang mensukseskan pilkada tanpa masalah. Meminjam slogan pegadaian “menyelesaikan masalah tanpa masalah”. Kader parpol bersentuhan langsung dengan rakyat, tentu lebih tahu masalah pilkada dan lebih mampu menyelesaikan masalah dengan seketika tanpa menimbulkan masalah.
Mereka harus kembali di ingat. Jangan hanya saat kampanye dan pemilihan legislatif saja di ingat. Anggota dewan bisa kembali mengaktifkan tim-tim pememangannya untuk mengajak rakyat menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Sewajarnya kerja ini tidak perlu diingatkan karna memang menjadi tugas dewan pembentuk pansus pilgub.
Partisipasi pemilih adalah bentuk kesuksesan penyelenggaraan pilkada serentak. Tanggungjawab ini diemban oleh penyelengara, pemerintah, legislatif dan masyarakat sipil beserta para pengharap kemajuan daerah paska pesta demokrasi daerah serentak. Saling tunjuk terkait persentasi pemilih harus dihapuskan. Masak menyalahkan orang terus, padahal kita juga memiliki peran yang sama sebagai warga negara Indonesia.
Pansus Bergerak
Pansus Pilgub berjalan sesuai rel dalam pengawasan pilgub. Lebih membahagiakan bila mengaktifkan kerja suksesi peningkatan partisipasi pemilih. Akan lebih baik lagi bila turut serta mengadakan kerja-kerja peningkatan kualitas demokrasi yang tranparan dan kauntabilitas. Pansus Pilgub bisa mengundang semua lembaga yang berkaitan dengan suksesi pilkada ke gedung dewan untuk memaparkan kerja-kerja pengawasan dan peningkatan partisipasi pemilih.
Diskusi-diskusi akan menambah pemberitaan di media massa baik elektronik maupun cetak. Selain itu akan menambah panggung para pemerhati demokrasi dan akademisi serta mahasiswa. Penambahan akatifitas ini juga bisa menyerap anggaran dewan sekaligus meningkatkan elektabilitas anggota dewan yang terhormat.
Gerak pansus pilgub sumbar bisa menjadi percontohan bagi dewan-dewan se-Indonesia. Kerja mereka tidak sekedar membahas pemenangan paslon tetapi menjaga integritas pilkada. Pansus pilgub adalah bentuk kecintaan DPRD Sumbar kepada tahapan pilkada berintegritas. Walaupun di balik kerja-kerja ini selalu ada yang pro-kontra. Jangan berhenti untuk mengawasi. Karna semenit terhenti, kita yang akan diawasi.




Oleh Andrian Habibi,
Penulis Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar serta tergabung dalam KOALISI KAWAL PILKADA. Penulis beralamat di Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota padang.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar