Rabu, 24 Agustus 2016

DEMOKRASI INTERNAL KOMISIONER KPU


Oleh ANDRIAN HABIBI
Koordinator Kajian KIPP Indonesia

Paskameninggalnya Husni Kamil Manik (Ketua KPU RI) akibat sakit, komunitas penyelenggara pemilu berkabung. Semua merasa kehilangan tokoh sentral KPU yang dikenal mampu memimpin dan meraih hasil dari kepemimpinan. Alm. Husni Kamil Kamik menyisakan 8 bulan kerja efektif dan tugas penyelenggaraan pilkada serentak jilid II. Kesedihan bukan lah alasan bagi komisioner lain untuk berlama-lama dalam masa berkabung.

Kepemimpinan KPU RI tetap dijalankan sesuai amanah parturan perundang-undangan. Berawal dari tahapan seleksi penuh intrik yang kemudian dilanjutkan dengan demokrasi internal. KPU RI dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat menentukan pimpinan dengan tahapan voting dan musyawarah.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pesta demokrasi tentu harus mencontohkan proses demoraksi tersebut. ihwal kegamangan ini karena baru pertama kali ketua KPU RI meninggal saat masa bertugas. Sehingga, proses pergantiannya posisi ketua pun menjadi rumit ditengah persoalan penyelenggaraan pilkada yang memanas dengan pihak legislatif.

KPU menghadapi dua persoalan sekaligus, yaitu; bagaimana KPU mencontohkan demokrasi internal pemilihan ketua KPU dan bagaiman Ketua KPU defenitif menghadapi persoalan dengan lembaga legislatif?

Penyelenggara pemilu dalam Pasal 1 ayat (6) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 (UU 15/2011) adalah lembaga yang mandiri. Kata mandiri kita kenal dalam penggunaan kata kepada seseorang atau lembaga yang mampu mengerjakan tugas sendiri dan mampu mempertanggungjawabkan pekerjaan. Kemandirian KPU RI tentu langsung diuji dengan bentuk teknis menjaga kerja-kerja penyelenggaraan pilkada disaat lebaran dan prosesi melepas kedukaan atas kehilangan ketua.

Keterdesakan untuk memiliki ketua baru bukan lah barang tabu atau termasuk dalam rumpun etis atau tidak. Ketua KPU adalah simbol lembaga yang harus tetap ada dan itu diketahui oleh semua pihak. Tidak ada ketentuan perundang-undangan yang tetap menyematkan posisi ketua kepada pejabat yang tidak lagi bekerja atas dasar sakit, meninggal atau berhenti. Ketua adalah posisi aktif yang tentu saja diemban oleh pekerja bukan yang telah pensiun atas alasan apapun.

Kebutuhan akan ketua KPU dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) UU 15/2015 bahwa Ketua KPU memiliki tugas; (a) memimpin rapat pleno dan kegiatan KPU; (b) bertindak atan nama KPU baik internal maupun eksternal; (c) memberikan keterangan resmi terkait kebijakan dan kegiatan KPU; dan (d) menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU. Poin paling krusial adalah huruf (a) dan (d) yang memang membutuhkan fisik/wujud ketua KPU RI demi menjalankan kegiatan teknis KPU.

Bila dilihat secara seksama pada UU 15/2011, tidak ada pasal yang mengatur terkait pemilihan ketua KPU RI. Mulai dari tahapan pembentukan tim seleksi hingga diajukan kepada DPR dan disahkan oleh Presiden. Proses seleksi komisioner KPU hanya terfokus pada anggota/komisioner KPU tanpa jelas menunjuk ketua KPU. Di lain sisi, Pasal 27 UU 15/2011 hanya mengatur persoalan alasan anggota KPU diberhentikan dan mekanisme pergantian antar waktu.

Dengan melihat bahwa adanya kekosongan hukum terkait pemilihan ketua KPU, maka kita bisa menumpangkan pembahasan ini pada mekanisme pengambilan keputusan. Pasal 31 dan 32 UU 15/2011 membunyikan bahwa keputusan komisioner diambil melalui proses rapat pleno. Kemudian, melihat bunyi “rapat pleno sah” bila dihadiri sekurang-kurangnya 5 anggota dan keputusan dinyatakan “sah” apabila disetujui oleh 4 orang anggota.

Tafsir sederhana, paskapenetapan sebagai anggota KPU oleh Presiden, anggota melakukan rapat pleno tertutup. Agenda rapat pleno adalah menentukan siapa nakhoda penyelenggara pemilu yang dikabarkan terjadi pemilihan. Pada saat itu, pemilihan anggota secara musyawarah menunjuk (alm) Husni selaku ketua KPU. Namun 7 anggota KPU yang sebelumnya tidak mengalami kedekatan serius atau pernah bekerja di satu lokasi tentu menimbulkan pertanyaan.

Apakah benar rapat pleno penentuan ketua KPU melalui jalur musyawarah? Atau dengan menggunakan voting dengan didahului komunikasi/lobby antar satu anggota ke anggota yang lain?

Ini lah yang seharusnya dijawab oleh anggota KPU dengan berdalilkan pada asas jujur, adil, dan transparan/terbuka. Jangan sampai lembaga penyelenggara pemilu melaksanakan pemilu secara demokratis namun tidak demokratis dalam internal komisioner. Asas keterbukaan menjadi titik perhatian mendalam untuk mengetahui proses pemilihan ketua KPU.

Bila musyawarah tentu harus jelas ketentuan musyawarah begitu juga sebaliknya. Mekanisme voting tentu mengharuskan perbandingan ganjil 1:6, 2:5, atau 3:4 tanpa mempertimbangkan ada yang memilih untuk tidak memilih ketua atau golput. Namun, saat ini komisioner berjumlah genap yang memungkinkan terjadi jumlah sama.

Aturan pemilihan tersebut tentu bisa dibuka atau disimpan untuk kalangan terbatas oleh anggota KPU. Namun, melihat terjadinya perubahan antara pemilihan pelaksana tugas ketua oleh Hadar Gumay kepada Juri sebagai ketua defenitif tentu harus dijelaskan. Pemberitahuan demokrasi internal adalah bentuk menjunjung tinggi asas demokrasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan semua kepemiluan secara demokratis.

Melihat kabut pemilihan ketua KPU oleh anggota KPU sendiri, maka perlulah revisi UU 15/2011 tentang penyelenggara pemilu. Adapun ketentuan yang perlu di ubah dengan pengalaman saat ini antara lain; (a) ketentuan pemilihan dan syarat ketua KPU; (b) mekanisme pergantian ketua; (c) tugas pelaksana ketua paska ketua tidak ada/berhenti dan (d) hak-hak ketua beserta anggota dalam kondisi luar biasa.

Maka perlu ditetapkan persyaratan ketua KPU dan mekanisma lobby apabila terjadi keributan antar komisioner. Sedikit masalah bisa menghasilkan pohon sengketa dalam pelaksnaan tugas-tugas komisioner. Perbedaan pandangan mungkin bisa ditutupi oleh komisioner namun tidak mengahiri kesenjangan antar mereka. Penting mengatur mekanisme pemilihan ketua berasaskan musyawarah mufakat.

Pengaturan ini adalah bentuk jaminan penyelenggara menjalankan semangat demokratis baik di dalam maupun di luar. Bahwa pada kemudian hari terjadi pergantian ketua bukan saja disebabkan ada yang meninggal atau diberhentikan. Potensi memimpin KPU secara bergilir tentu sangat memungkinkan dengan jangka waktu setahun peranggota.

Di lain sisi, apabila ada mekanisme yang diatur paskaterpilihnya ketua baru, KPU bisa membuat Surat Edaran KPU terkait mekanisme rapat pleno khusus penentuan ketua. SE KPU dijadikan pijakan oleh komisioner se-Indonesia dalam menjalankan kegiatan serupa. Kedepan tentu muncul kajian percontohan demokrasi internal KPU kepada lembaga-lembaga negara independen.

Akhirnya kembali kepada nasehat para orang tua, bila sakit jangan menyakiti orang lain, jika tidak sanggup jangan memaksakan pada orang lain. Bila KPU tidak demokratis bagaimana penyelenggaraan harus demokratis. Karena demokrasi secara teknis dan norma melekat kepada KPU, lembaga percontohan dan pelaksana demokrasi. 
Share:

0 komentar:

Posting Komentar