Rabu, 24 Agustus 2016

KABINET SERBA SALAH



Oleh Andrian Habibi
Koordinator Kajian KIPP Indonesia

Memang serba susah menjadi pemimpin di bangsa ini, seperti kalimat di film warkop DKI “maju kena mundur kena”. Pemimpin dipilih melalui pemilihan umum sesuai konstitusi kita, siapa saja berhak untuk dipilih dan menggunakan hak pilih. Paskapemilihan, pemenang menyusun seperangkat pasukan dan pembantu atau mitra kerja. Namun, bukan Indonesia namanya kalau menelan mentah-mentah pemberian orang, terlebih itu politik.

Presiden adalah kepala negara yang merupakan hasil pemilihan umum presiden. Kemudian, sebagai kepala negara menyusun perangkat pemerintahan sesuai dengan kehendak kemajuan partai. ya, karena selama ini belum terasa kehendak rakyat menjadi prioritas, selalu kehendak partai politik. salah satu buktinya adalah dengan mengakomodir politisi dan tim sukses menjadi menteri, kepala BUMN, BUMD, atau komisioner lembaga negara Independen.

Terkhusus kepada pembantu presiden yang bernama menteri. Pemilihan, pengangkatan dan pergantian menjadi hak khusus bagi presiden. Dalam artian, presiden bebas menentukan siapa saja yang mengemban amanah “pembantu”. Baik pembantu yang mengekrjakan pekerjaan atau pembantu yang sukanya menampilkan “kemolekan” atau umbar pesona. Pembantu tetap saja pembantu, tidak boleh lebih berkuasa daripada tuan rumah yang mempekerjakannya.

Presiden tentu berhak memberikan penilaian atau tidak terkait pembantu tersebut. baik yang bekerja, maupun tidak, baik demi mengamankan politik atau menjalankan amanah perbaikan kehidupan bangsa. semua di nilai dan mendapatkan hasil penilaian sesuai dengan selera juri. Tetapi ingat, bukan Indonesia kalau juri tidak bisa menyesuaikan penilaian dengan selera penguasa.

Maka, muncullah pelbagai isu, opini dan silang pendapat terkait pembantu presiden. Menteri yang bertahan kalau bukan dianggap berprestasi karna mampu menjalankan program. Ya, paling-paling karna tekanan atau lobby partai politik agar tetap mendapatkan program-program kementrian. Sudah bukan rahasia lagi bahwa program kementrian bisa menjadi alat sosialisasi dan penjamin suara untuk pemilu kedepan.

Bagi menteri baru, selamat bekerja untuk partai dan kepentingan koalisi partai penguasa. Jangan biasakan memberikan harapan palsu untuk rakyat Indonesia, tanpa di-PHP-pun rakyat sudah terbiasa dijanjikan. Menteri baru cukup menjalankan perintah Presiden dan ngak neko-neko atau berlawanan dengan pandangan pemimpin. Syukur-syukur bermamfaat bagi semua bukan hanya bagi partai.

Menteri dipilih melalui tahapan seleksi ketat (kalau benar) presiden dengan kriteria tertentu. Hasil seleksi administrasi dan pantuan di kocok ulang melalui berbagi cerita tatap muka atau by phone. Tujuan berbagi cerita agar para calon memahami benar pesan-pesan dan kehendak presiden. Selain pesan presiden tentu perlu diperhatikan pesan partai dimana presiden menjadi kader.

Paskacerita, setiap pemenang akan mendapati posisi menteri sesuai dengan kualifikasi personal dan hitung-hitung jatah partai pendukung. Kualifikasi personal bisa dimaknai sebagai seseorang yang hebat dan mampu menjalankan “pesanan khusus” presiden. Sedangkan jatah partai adalah posisi menteri yang diberikan paskapertemuan antar partai pendukung presiden untuk saat ini dan kemudian hari.

Point terpenting dan pelajaran bagi presiden maupun eksekutif daerah dalam menyusun perangkat pembantu. Pertama, pilih dan tentukan saja siapapun yang sekehendak hati dan menyenangkan perasaan. Toh rakyat sudah biasa menjadi komentator ulung, setiap pilihan tentu diberikan penilaian oleh publik seakan-akan publik lebih hebat daripada pembantu presiden atau eksekutif daerah.

Kedua, eksekutif bisa diobok-obok dan bungkar pasang sesuai pesanan. Pergantian pembantu tersebut tidak perlu menunggu waktu lama. Ganti saja setiap saat atau setiap tahun, maka menteri dan partai akan terus berusaha menjalankan kerja sesuai selera penguasa. Kalau tidak mau ya setahun pas dia menjadi pejabat publik bergelar mentari yang kasarnya “PEMBANTU” presiden.

Ingatlah penguasa, sekarang ini rakyat hanya bisa berkomentar, anda maju atau mundur semua mendapat penilaian. Ke kiri atau ke kanan, pilihan penguasa tidak bisa diganggu gugat, hanya paling kalau tebal telinga saja dengan ocehan para demontran. Nikmati saja dengan yakin dan pasti, kabinet paskareshuflle harus diterima sebagai ekspresi warga negara yang baik.


Begitulah kalau di negeri ini, serba salah, ya benar bisa salah apalagi yang salah. Jadi cara pemimpinnya juga ada dua; sekehendak hati atau kehendak partai. kehendak hati bila anda tokoh sentral partai dan mampu mengamankan partai dan koalisi partai. kehendak partai adalah pemerintahan yang sesuai pesanan partai dan koalisi partai sedangkan pemimpin bagaikan boneka “seremonial”.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar