Rabu, 24 Agustus 2016

TRANSPARANSI DONATUR POLITIK


Oleh Andrian Habibi
Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia
Hasil penelitian Bidang Pencegahan KPK, Penelitian Pendanaan Pilkada 2015 sebagaimana dimuat Koran Kompas, Selasa, 19 Juli 2016 adalah bukti permainan uang di balik kemenangan para bakal calon kepala daerah. Sebagaimana kita ketahui, bahwa sumbangan dana kampanye dari regulasi UU Nomor 8 Tahun 2015 ke UU Nomor 10 Tahun 2016 mengalami penaikan jumlah.

Dalam UU 8/2015, sumbangan perorangan senilai 50.000.000 dan badan hukum senilai 500.000.000. Paskarevisi UU Pilkada yaitu UU 10/2016, sumbangan perorangan menjadi 75.000.000 dan sumbangan badan hukum menjadi 750.000.000. Naiknya jumlah sumbangan ini perlu diperhatikan apakah sumbangan tersebut memang murni sumbangan atau donasi politik?

Donasi politik adalah sumbangan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum kepada pasangan calon kepala daerah dengan perjanjian baik tertulis maupun lisan untuk kepentingan salah satu dan/atau kedua belah pihak terkait peningkatan perekonomian. Jadi, donasi politik bagaikan investasi yang ditanamkan pemilik modal (donatur) kepada alat produksi (calon kepala daerah) untuk menambah keuntungan dan perluasan kuasa ekonomi.

Penelitian Pendanaan Pilkada 2015 oleh Bidang Pencegahan KPK sebagai bukti penguat asumsi tersebut. Bayangkan saja, klasifikasi harapan donatur politik tersebut sangat mengiris hati. Harapan Donatur antara lain 51,7% mengharapkan bantuan kegiatan sosial. Kegiatan sosial seperti kegiatan keagamaan, kemasyarakatan dan adat atau sumbangsih kegiatan dana hibah dan lain-lain.

Lalu 49,3 % donatur mengharapkan akses dalam menentukan kebijakan/peraturan daerah. Akses ini seperti informasi langsung dari kepala daerah bahkan donatur bisa menjadi pengguna utama terhadap data-data hulu dan hilir kebijakan pemerintahan daerah.

Dilanjutkan sebanyak 61,5% mengharapkan keamanan dalam menjalankan bisnis dan 64,7% mengharapkan kemudahan dalam pengadaan barang dan jasa serta 65,7% mengharapkan kemudahan perizinan. Donasi jenis ini bisa dikategorikan berasal dari pengusaha atau konstraktor. Pada kemudian hari, nama mereka akan menjadi prioritas setiap kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah atau pembangunan infrastruktur daerah.

Angka 60,1% berharap mendapatkan jabatan pemerintahan daerah atau BUMD. Penyumbang bisa saja keluarga PNS yang berniat meninggikan harkat dan martabat dengan cara menduduki jabatan strategis. Bisa juga mereka yang mengharapkan jabatan komisaris atau komisioner lembaga tertentu.

Persoalannya adalah saat perjanjian dana sumbangan disepakati maka ada konsekuensi logis. Kepala daerah pemenang pilkada harus mengakomodir kepentingan para donatur politik. Penelitian KPK memaparkan bahwa 56,3 % menyadari bahwa donatur mengharapkan balasan saat calon kepala daerah menjabat. Kenyataan yang lebih pahit terlihat saat 75,8% calon kepala daerah akan mengabulkan harapan para donatur.

Penelitian ini memang mengambil titik fokus pendanaan pilkada 2015, namun tidak menutup kemungkinan mereka telah bermain sejak lama. Permainan donasi politik bisa saja mengikat para calon legislatif bahkan bakal calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, audit dana kampanye wajib diperketat untuk menghindari hutang politik dari pasangan calon kepada donatur politik.

Membuka untuk mencegah
Dengan melihat kenyataan hasil penelitian KPK tersebut, maka dibutuhkan langkah-langkah pasti untuk memutus hutang politik yang berawal dari kesepakatan donasi politik. pertama, Pemerintah harus membuat aturan khusus yang mengizinkan pihak bank membuka data pengirim dana kampanye ke rekening kampanye pasangan calon kepala daerah.

Izin khusus ini bertujuan melihat siapa donatur dan jumlah donasinya. Bisa saja sang donatur untuk mengelabui angka maksimal sumbangan dana kampanye menggunakan pelbagai strategi. Caranya seperti menggunakan rekening keluarga, rekening karyawan atau rekening rekan bisnis untuk mengirim sejumlah uang ke rekening dana kampanye. Artinya, satu donatur bisa mengirim melebihi dari jumlah yang diperbolehkan oleh UU 10/2016 melalui kuasa orang lain.

Kedua, izin khusus tersebut untuk melihat apakah sumbangan kampanye dijadikan alat pencucian uang. Terlebih paskapenetapan tax amnesty yang jelas menjadi peluang masuk uang dari luar negeri ke dalam negeri. Jika data perbankan memperlihatkan donatur berasal dari PNS, maka donasi dikategorikan sebagai mahar politik untuk menaikkan jabatan atau posisi dalam pemerintahan daerah.

Di sisi lain, keterbukaan data perbankan dana kampanye akan melihat pemodal-pemodal mana yang berkontriusi dalam pemenangan calon kepala daerah. Apakah mereka termasuk pemilih atau orang di luar daerah bisa juga para pemodal asing? Jika modal berasal dari luar daerah atau berasal dari asing, perlu diperhatikan kepentingan apa kedepannya.

Ketiga, Penyelenggara Pilkada bisa meminta pasangan calon kepala daerah dan partai pengusung untuk menandatangi perjanjian mengikat. Isi perjanjian memuat ketentuan bahwa pasangan calon harus membuka dan menyampaikan sendiri siapa saja donatur dalam mendukung dana kampanye.

Kesepakatan ini menjadi alat penghukum apabila para donatur mendapatkan harapan sesuai hasil penelitian KPK. Maka, kepala daerah siap untuk megundurkan diri dan/atau mengembalikan dana yang telah diterima. Kalau kepala daerah tidak mau mengakui, rakyat diizinkan memberikan kuasa pencabutan hak suara malalui DPRD untuk menurunkan kepala daerah dari jabatan eksekutif daerah.

Ingatlah bahwa hutang harus di bayar, jangan sampai membayar hutang bak menggali dan menutup lubang. Hutang yang ada dibayar dengan hutang yang lain hingga mengakibatkan ketergantungan permanen untuk jangka panjang. Hutang politik bahkan lebih kejam dari hutang kepada tengkulak, karena berdampak massif melalui kebijakan/keputusan pemerintah daerah.

Terakhir, calon kepala daerah harus menyadari peribahasa “tidak ada makan siang yang gratis”. Setiap bantuan tentu memiliki konsekuensi logis terlebih dalam kehidupan politik. maka donasi politik wajib dibuka untuk memberikan pembelajaran bahwa kejujuran adalah modal kepemimpinan terbaik.

Jika tidak jujur dan terbuka, kenapa harus dipercaya untuk memimpin pemerintahan daerah. Jika bersih dan jelas kenapa juga harus takut dan melawan dan berdalih.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar