Senin, 26 Juni 2017

Pembina Idiologi Pancasila


Akhir-akhir ini, situasi sosial dan politik Indonesia dianggap menuju ke titik darurat. Persoalan hidup berbangsa dan bernegara runtuh oleh aksi-aksi politis. Seakan tiada jalan untuk mengelak, kita terjerumus masuk ke dalam lubang hitam yang siap sedia menghisap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai-sampai, Kepala Negara (Presiden) harus mengeluarkan kata ‘gebuk’ untuk memastikan keutuhan hidup berbangsa dan bernegara.
Bayangkan, lubang hitang di angkasa yang menakutkan dan mengancam setiap benda disekitarnya. Apabila masuk, tiada jalan kembali, hilang untuk selamanya. Begitu lah kita bersosial dan berpolitik kekinian, bila masuk maka sulit untuk kembali. Bahkan tanpa memilih pun, kita sudah diberikan warna secara paksa. Perih dan sedih, tatanan kehidupan tergerus oleh kita semua.
Dari pelbagai diskusi dan seminar, pada akhirnya kita sepakat bahwa ada masalah yang menjadi dasar atas ancaman kehancuran ini. Masalah tersebut tiada lain, kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ya, pancasila selama ini hanya sebatas ucapan setiap upara di hari senin. Sejak Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas, kita mengucapkan lima sila sakti dasar Negara.
Setiap sila dibacakan, pengikut meneriakkan dengan semangat. Akan tetapi, ucapan demi ucapan kandas sebatas seremonial tanpa makna. Manusia Indonesia dipaksa menghafal dan mendapatkan nilai bagus. Tetapi pemahaman dari setiap nilai tidak lain hanya angka-angka yang dibanggakan. Maka, bermunculan lah masalah sosial dari perkataan dan perbuatan yang jauh dari harapan pengamalan Pancasila.
Akar Masalah
Di lain sisi, aksi-aksi massa yang turun ke jalan dibenturkan antara kepentingan politik, agama, golongan, kelompok dan keyakinan berbangsa dan bernegara. Setiap aksi massa tidak lagi bisa dikatakan murni perjuangan rakyat. Setiap aksi dianggap menjadi bahagian dari kelompok tertentu. Kalau tidak kelompok kebhinekaan, tentu di claim pendukung Pancasila.
Aksi massa merembes di dunia maya. Setiap pengguna media sosial membawa pertempuran antar kelompok ke dalam perang status dan komentar. Sehingga bermunculan lah persaingan antar akun media sosial. Bukan lagi sebetas eksistensi, pengguna medsos sudah mengubahnya menjadi alat kampanye perbedaan.
Peliknya masalah kehidupan sosial dan politik Indonesia pada akhirnya memaksa Pemerintah untuk bertindak tegas. Pertama, dengan alasan menjaga kesaktian Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, Pemerintah mengeluarkan kebijakan membubarkan organisasi masyarakat tanpa prosedur hukum.
Pembubaran ini bukannya menjadi solusi, tetapi menambah masalah. Para pegiat hak asasi manusia dan pendidik melakukan perlawanan. Lagi-lagi perlawanan dan pendukung kebijakan Pemerintah dimulai dan dikembangkan di media sosial. Belum lagi selesai, para pembela agama telah melakukan pengambil-alihan kerja penegak hukum.
Akibat cinta yang kebablasan, rakyat yang lidahnya keseleo harus menghadapi rakyat penegak agama. Setahap demi setahap, keberlangsungan perang antar kelompok pun terus dijaga. Bahkan menurut saya, seakan ada kekuatan lain yang sengaja membuat situasi sosial dan politik Indonesia kacau balau.
Sungguh aneh kalau rakyat Indonesia yang cinta damai dan hidup rukun dalam perbedaan tiba-tiba asyik dalam persaingan antar kelompok. Saya berpendapat bahwa bukan hanya masalah pengalaman Pancasila yang tidak mendapatkan contoh dari elit politik bangsa. Tetapi ada pihak-pihak yang mungkin saja mengambil untung dari perpecahan ini.
Tegakkan Pancasila
Ketegasan Pemerintah yang kedua adalah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Idiologi Pancasila atau disingkat dengan UKP-PIP. Langkah tegas ini menjadi wajib bagi Presiden untuk memastikan ‘gebuk’ mencapai targetnya, menegakkan Pancasila.
Berebeda dengan tindakan preventif pertama, UKP-PIP diharapkan menjadi penyeimbang. Keras dan lunak dijalankan secara bersamaan tanpa memberikan celah ‘lawan’ Pancasila (baca: masih tuduhan) habis sampai keakar-akarnya. Adapun tugas para Pembina idiologi Pancasila (Kompas, 2/6) adalah membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan idiologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi pembinaan idiologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Saya membayangkan beban kerja yang begitu berat bagi Pembina idiologi Pancasila. Walaupun dibentuk secara tergesa-gesa. Pembina idiologi Pancasila harus menyelesaikan tugas seperti pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan api perbedaan. Tentu saja tugas ini tidak akan mudah mengingat awal masalah berasal dari politik. Sedangkan dua tahun ke depan kita sedang menghadapi pesta demokrasi lokal dan nasional.
Namun kita wajib optimis untuk kembali membangun indahnya hidup di dalam bingkai ‘Bhineka Tunggal Ika’. Langkah permulaan para Pembinaa idiologi Pancasila adalah mengumpulkan masalah-masalah politik. Kemudian membuat rekomendasi kepada Presiden terkait keharusan partai dalam berpolitik.
Lalu, Presiden memanggil kembali semua pimpinan partai untuk berbicara dari hati ke hati. Pembicaraan ini terkait penegasan Presiden bahwa dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan umum dan pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh menggunakan isu suku, agama, ras dan antar golongan. Bila terbukti melanggar, partai politik tersebut wajib menerima sanksi yang tegas dari Pemerintah dibawah perjanjian tertulis yang mengikat.
Tahap selanjutnya, parpol menghimbau kepada semua anggota DPR di Komisi II untuk menyusun Peraturan KPU dan Bawaslu terkait kampanye dan sanksi tegas. Apabila ada pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian, wajib ditindak tegas yang kemudian diatur dalam ketentuan pasal pidana pilkada dan pemilu. Dengan demikian, PKPU dan Perbawaslu menjadi pijakan bagi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk mengevaluasi kinerjanya selama ini.
Mulai dari Diri Sendiri
Bagi saya, Kepolisian dan Kejaksaan bisa membantu penguatan Sentra Gakkumdu. Personil wajib ditambah dengan anggaran khusus dari lembaga asal tanpa membebankan kepada Bawaslu. Penambahan jumlah personil disertai dengan Surat Perintah yang bersifat memaksa. Hal ini demi tercapainya kondisi politik positif dan mendidik tanpa pertikaian berlandaskan isu SARA.
Terakhir, kita semua sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kecintaan terhadap NKRI dan Pancasila wajib membantu Pembina idiologi Pancasila. Bantuan kita tidak lah sulit yaitu dengan menyebarluaskan rekomendasi UKP-PIP, baik didunia nyata maupun dunia maya. Kemudian kita menahan sabar dari hasutan berbau kebencian dan kekerasan. Langkah pamungkasnya, setiap warga negara Indonesia mematuhi aturan main (Undang-Undang) dan menjalankan secara penuh. Jangan hakimi orang lain dan mulailah untuk tertib.

Penulis beraktifitas di PB HMI, PBHI Nasional dan KIPP Indonesia.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar