Jumat, 14 Juli 2017

Dana Parpol vs RUU Pemilu



Tidak butuh waktu lama untuk menyetujui kenaikan dana bantuan keuangan untuk partai politik. Setiap fraksi di DPR dengan senang hati menerima bantuan tersebut karena setiap anggota dewan bisa bernafas lega untuk menghindar dari tanggungjawab setoran ke partai.

Dengan begitu, dana yang dikumpulkan oleh Anggota DPR selama 3 tahun akan dihabiskan untuk 2 tahun (tahun pemilu). Cara ini tentu menambah amunisi anggota DPR yang berniat kembali berkompetisi sebagai caleg pada pemilu 2019.

Namun, untuk mulai turun ke lapangan dengan seperangkat aneka kampanye. Para anggota DPR tentu membutuhkan petunjuk teknis yang jelas dari penyelenggara pemilu, baik PKPU maupun Perbawaslu.

Akan tetapi, bagaimana PKPU dan Perbawaslu bisa hadir sebagai pedoman teknis sedangkan induknya (RUU Pemilu) belum disahkan? Nah ini dia yang jadi masalah. Mungkin RUU Pemilu akan terus masuk ke ranah lobby-lobby sampai kepastian setiap partai mendukung kehendak pemerintah yaitu ambang batas pencalonan presiden di titik 20%.

Sepertinya ini akan menjadi masalah apabila Pemerintah mengkaji ulang Dana Partai vs RUU Pemilu Kehendak Pemeruntah!

Maksud saya seperti ini, kenaikan dana bantuan keungan untuk partai tentu mengharuskan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009. Nah, bila partai lain masih bersikukuh menolak keinginan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Maka Pemerintah bisa membuat aturan teknis (PP) yang menyulitkan proses "Permohonan" Parpol untuk mendapatkan dana bantuan keuangan partai.

Misalnya dengan mengharuskan membuka laporan keungan sejak pemilu 2014 yang harus diaudit oleh BPK sekaligus KPK. Maka partai-partai akan susah dalam proses pencairan mengingat tidak semuanya bisa transparan. Sedangkan disisi lain, pemerintah dengan alasan itu bisa mempermudah pencairan bagi partai pendukungnya.

Oleh sebab itu, potensi kenaikan bantuan keungan partai bisa dijadikan alat untuk menyetujui kehendak pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu dengan syarat setiap permohonan bantuan keuangan untuk partai langsung disetujui dan dicairkan di bulan awak 2018.

Atau pemerintah memaksa setiap pemda untuk menandatangani NPHD tanpa mengurangi usulan anggaran agar calon kepala daerah bisa mendapatkan nafas yang lebih panjang karena kampanye ditanggung oleh APBD.

Yang penting RUU Pemilu disahkan tanggal 10 Juli 2017. Baik dengan cara musyawarah atau voting. Kalau memang tidak ada titik temu, maka lebih baik voting daripada saling ngotot di depan publik.

Mari kita tunggu, apakah Dana Bantuan Keuangan Partai bisa memuluska  RUU Pemilu atau Voting yang akan beraksi?

Andrian Habibi
KIPP Indonesia
Share:

0 komentar:

Posting Komentar