Jumat, 14 Juli 2017

Mempertanyakan Tantangan Ketua Pansus RUU Pemilu

Pernyataan Sikap

Dalam komentarnya yang dimuat Media Indonesia hari ini, Lukman Edy - Ketua Pansus RUU Pemilu (fraksi PKB) - mengatakan "bagi yang ingin menggugat RUU Pemilu diminta segera memasukkan gugatan setelah pengesahan RUU Pemilu".

Bagi kami, pernyataan ini sungguh mengecewakan, publik diizinkan menggugat tetapi tidak jelas kapan pengesahan RUU Pemilu. Pansus RUU Pemilu harusnya sudah memiliki waktu yang lebih dari cukup untuk sekedar lobby-lobby politik dalam pengesahan RUU Pemilu.

Oleh sebab itu, kami meminta kepada Bapak Lukman Edy beserta rekan-rekan Pansus RUU Pemilu untuk tegas dan jangan mengulur-ulur waktu lagi. Pansus beserta Partai Politik harus mendahulukan kepentingan "kepastian hukum" atas UU Pemilu.

Perkara kapan gugatan Judicial Review tidak akan menyibukkan para politisi. Karena setelah pengedahan UU Pemilu, sudah pasti mereka sibuk untuk verifikasi partai, kampanye, dan pemenangan pilkada serentak 2018.

Selain itu, kalau pun ad JR, kita mengharapkan Mahkamah Konstitusi (MK) RI membahas dan memutus dengan tempo waktu singkat. Jangan sampai kejadian JR UU No. 10/2016 tentang pilkada terulang. Bayangkan, Pilkada 2017 telah usai, baru besok (senin, 10 juli 2017) putusannya dibaca. Kita berharap para Negarawan yang terhormat tidak membacakan putusan (apapun jenis JR) setelah putusannya tidak lagi menjadi solusi terhadap masalah.

Andrian Habibi
Deputi Kajian KIPP Indonesia
Share:

0 komentar:

Posting Komentar