Jumat, 14 Juli 2017

Menjaga Kemandirian KPU

Komisi II DPR RI, sebagaimana kita ketahui telah menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Di dalam UU No. 10/2016 memuat ketentuan yang menyesakkan sebahagian pegiat dan pemerhati kepemiluan. Apa sebab? Pasal 9A UU No. 10/2016 menyatakan bahwa sebelum menerbitkan Peraturan KPU, aturan tersebut harus dikonsultasikan dalam Forum Dengar Pendapat yang keputusanya bersifat mengikat.

Akibatnya KPU RI dalam tahun 2016 telah menerbitkan 17 PKPU yang terbagi atas : dua PKPU di bulan maret, satu PKPU di bulan april, tiga PKPU di bulan agustus, 10 PKPU di bulan september dan satu PKPU di bulan november. KPU jelas terlihat menyibukkan diri dengan melakukan perubahan PKPU yang dibuat pada tahun 2016.

PKPU yang menjadi catatan adalah PKPU 3/2016 yang diubah menjadi PKPU 4/2016 dan diubah lagi menjadi PKPU 7/2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017. Selain itu, PKPU 6/2016 diubah menjadi PKPU 11/2016 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Kemandirian KPU
Atas dasar ini lah, Koalisi Masyarakat Sipil pun memaksa KPU untuk melawan keharusan “berkonsultasi yang hasilnya mengikat”. Karena frasa “berkonsultasi dan mengikat” ini dinilai mengangkangi konstitusi Indonesia. Pertama, sangat jelas bahwa Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah membentuk Undang-Undang (Pasal 20 ayat 2 UUD NRI 1945). Setelah UU disahkan, maka Pemerintah dan/atau lembaga pemerintahan ditugaskan untuk menerbitkan aturan teknis sesuai dengan perintah UU.

Dengan demikian, apabila DPR ikut campur dalam pembahasan dan penerbitan PKPU. Sejauh yang saya pahami, DPR memperbesar kewenangannya dari ketentuan Konstitusi Indonesia. Maka, produk legialsi (UU No. 10/2016) diizinkan untuk digugat sesuai dengan prosedur legal. Kedua, Konstitusi Indonesia menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Pasal 22E Ayat 5 UUD NRI 1945).

Dalam pemahaman saya, kata “mandiri” berarti memiliki kebebasan dalam menerbitkan aturan teknis dan melaksanakannya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Kemandirian ini lah yang menjamin integritas proses dan hasil pemilu. Kata “mandiri” tidak bisa dikatakan sebagai bentuk bebas tanpa pembatasan. Karena KPU tidak akan ceroboh dengan menerbitkan PKPU sekehendak-hantinya.

Oleh sebab itu, demi kepentingan menjaga kemandirian KPU. Pengujian Undang-Undang dibenarkan. KPU RI periode 2012-2017 pun melakukan Judicial Review atas Pasal 9A UU No. 10/2016 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Namun, ikhtiar ini tidak semulus yang kita duga. Setiap ada kesempatan, para politisi mempertanyakan ikhtiar kemandirian KPU dengan penyebutan memosisikan DPR sebagai musuh.

Bahkan saat terjadi proses seleksi calon komisioner KPU periode 2017-2022. Tim seleksi mempertanyakan kepada semua peserta seleksi terkait pemahamannya atas frase kata “bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Ketua Timsel KPU/Bawaslu saat itu –Prof. Saldi Isra- pada kemudian hari menerima amanah sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Patrialis Akbar.

Setalah itu, gejolak perdebatan frasa “bersifat mandiri” pun hadir di acara fit and proper test calon Anggota KPU dan Bawaslu RI. Dari pengamatan saya yang tergabung di “fraksi balkon” bersama pegiat pemilu dan wartawan. Para komisioner petahana mendapatkan serangan yang bertubi-tubi, khususnya persoalan Jihad Konstitusi ke MKRI. Dampaknya, kecuali Arief Budiman dan Hasyim Asya’ri, komisioner petahana lain harus terkapar dengan perolehan satu atau dua suara.

Hari Penentuan
Bagi saya, untunglah Juri Ardiantoro dan Nadar Hafis Gumay tetap melanjutkan ikhtiar perjuangan kemandirian KPU. MKRI melalui surat bernomor 286.92/PAN.MK/7/2017 tertanggal 6 Juli 2017 memanggil Juri Ardiantoro selaku pemohon untuk mendengarkan sidang pleno pengucapan Putusan perkara Nomor 92/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian UU No.10/2016.

Dalam pandangan saya, dikarenakan salah satu hakim MK pernah mendukung perjuangan kemandirian KPU. Tentu kita berharap MKRI mengabulkan permohonan JR dari KPU. Putusan ini akan memudahkan ikhtiar KPU dalam menjaga kemandiriannya. Salah satu mamfaat dari putusan ini adalah bebasnya KPU untuk menerbitkan PKPU tanpa harus mengakomodir kehendak politisi di DPR.

Kita tentu membayangkan proses penerbitan PKPU untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 lancar. Setiap PKPU tidak perlu direvisi berkali-kali akibat keharusan berkonsultasi yang hasilnya mengikat. Sehingga teknis penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2018 berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, bila putusan menolak permohonan JR dengan pelbagai alasan. Maka MKRI telah mengizinkan perluasan kewenangan DPR RI. Dengan penolakan tersebut, DPR RI bisa saja memaksa seluruh Kementrian dan Lembaga lain setingkatnya untuk mengonsultasikan aturan teknis dengan selera hasil Rapat Dengar Pendapat.


Pada akhirnya, publik akan menunggu tanggal 10 Juli 2017 sebagai hari penentuan. Apakah MKRI berpihak kepada kemandirian KPU atau tidak?

*tulisan ini sudah dikirim ke salah satu media, karena tidak dimuat karena waktunya sudah lewat, maka saya muat disini. semoga bermamfaat.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar