Minggu, 16 Juli 2017

Sepuluh Juli dan Nasib Pemilu

Pada hari senin, tanggal sepuluh, bulan juli, tahun 2017 akan membuka cacatan baru sejarah demokrasi (baca:kepemiluan) Indonesia. Pada hari dan tanggal tersebut, ada dua agenda besar yang berlangsung. Siang harinya pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Lalu, malam harinya kita akan melihat secara langsung pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

Menunggu Palu MK
Acara di siang hari, 10 Juli 2017, adalah bentuk nyata perlawanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia terhadap Pembentuk Undang-Undang (DPR bersama-sama dengan Pemerintah). Perlawanan ini disebut dengan “Jiar Kemandrian Penyelenggara Pemilu”. Sebuah aksi nyata yang diizinkan sesuai peraturan yang berlaku atas ketidaksepakatan terhadap UU. Apapun itu, perlawanan KPU terhadap Pembentuk UU (dikhususkan DPR RI) akan membuka sejarah baru bagi setiap lembaga lain bentukan Pemerintah.

Proses Judicial Review oleh KPU bukan hanya memperjuangkan kemandirian kelembagaan. Tetapi juga memperlihatkan kepada seluruh dunia bahwa di Indonesia, Pembentuk UU tidak boleh semena-mena dalam membahas dan menerbitkan UU. Apabila ada potensi sebuah UU dianggap mencederai bangunan keadilan dan kepastian hukum. Maka warga Negara berhak untuk melakukan perlawanan di Meja Hijau MKRI.

Di lain sisi, JR UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) tentu saja menuai banyak mamfaat. Salah satunya adalah munculnya budaya diskusi terkait kemandirian KPU dalam menerbitkan Peraturan KPU (PKPU). Setiap orang akan melihat bagaimana tafsiran dari Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 oleh Penafsir Tunggal Konstitusi. Apakah MKRI memutuskan untuk berpihak kepada KPU RI atau DPR RI?

Sebagaimana kita ketahui, apapun keputusan MKRI, selalu ada perbedaan pendapat antara Hakim Konstitusi. Disinilah kita akan membaca, siapa Hakim Konstitusi yang pro kemandirian KPU versi KPU dan pro kemandirian KPU versi DPR. Dari sudut pandang setiap “Negarawan” di gedung MKRI ini lahir “tafsir pasti” atas konstitusi Indonesia sesuai dengan sifat putusannya yang “final dan mengikat”.

Sejauh pemahaman saya terhadap perjuangan JR UU Pilkada, Putusan MKRI akan menghentikan perdebatan para “Penafsir Publik”. Mereka adalah rakyat Indonesia (termasuk saya) yang dengan “keberpihakannya” baik kepada KPU maupun DPR menafsirkan Pasal 9A UU No. 10/2016 dan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 dengan batas kemampuannya. Tentu saja, Penafsir Publik ini tidak bisa meng-claim bahwa tafsirannya yang harus diikuti. Karena memang tidak ada legalitas mengakui setiap tafsiran umum dari wacana publik.

Kitab UU Pemilu
Di lain waktu, malam 10 Juli 2017, Komisi II DPR RI kembali membahas RUU Pemilu. Setelah berkali-kali mengikari janji atas waktu pengesahan UU Pemilu. Para wakil rakyat yang terhormat dan minta dihormati bisa memilih, menyelesaikan Kitab UU Pemilu atau menundanya kembali hingga waktu yang tidak ditentukan. Apapun keputusan malam itu, bila DPR telah menyelesaikan tugasnya, pemilu Indonesia akan menambah sejarah baru yakni penyelenggaraan pemilu serentak pertama untuk lima kotak suara.

Dari setiap pendapat saya, perdebatan pengesahan UU Pemilu sudah sangat membosankan. Bosan terhadap janji pengesahan, bosan melihat politisi yang menghina pakar pemilu Indonesia dan bosan-bosan lainnya. Belum lagi tikah laku menghamburkan uang Negara dengan alasan belajar pemilu ke Jerman dan Meksiko. Agenda super mengecewakan, kenapa tidak jauh-jauh hari study banding para wakil rakyat ini?

Dari semua kebosanan atas proses pembahasan UU Pemilu, saya memetik beberapa pelajaran dari wakil rakyat. Pertama, jangan pernah mengajukan usulan pembahasan UU. Karena yang tahu, paham dan berhak menafsirkan hanya Pembentuk UU (khususnya DPR). Jika anggota DPR merasa perlu belajar, mereka akan pergi ke luar negeri untuk menambah pengetahuannya. Itulah hukum alam dan alasan menyenangkan untuk menambah kumpulan album foto berpelesiran di negeri orang.

Kedua, jangan pernah menyatakan atau mengeluarkan pendapat berbeda dengan kata lain kritik. Sebab siapapun tidak suka kritik, baik DPR, Pemerintah dan Lembaga Independen (termasuk Penyelenggara Pemilu). Saat ini kita hidup dalam budaya yang anti-kritik. “Siapa yang kritis akan dijauhi dan penjilat akan ditemani”, begitulah istilah Samaratul Fuad – Pengacara Ham dan Pegiat Demokrasi. Akan tetapi politik Indonesia kekinian sangat dinamis, kritik bisa jadi teman dan penjilat bisa jadi korban, semua tergantung situasi dan kondisi.

Oleh sebab itu, pembahasan RUU Pemilu direncanakan mulai tanggal 10 dan paling lambat selesai 20 juli 2017 menjadi ajang pembuktian. Apakah Komisi II DPR bisa menyepakati RUU Pemilu ditanggal 10 Juli atau kembali pada jurus lama yaitu “ingkar janji”? Karena ingkar janji telah menjadi halal sejak bulan April 2017. Kalaupun konflik kepentingan meruncing, voting adalah aksi penyelamatan bagi penyelenggaraan pemilu 2019.

Sebatas Harapan
Dengan berbagai pertimbangan, saya berharap dua agenda besar ini akan berlangsung dengan baik dan lancar. Sehingga “Sepuluh Juli” diperingati sebagai “Hari Pemilu Indonesia”. Dihari itu, Putusan Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Regulasi Pemilu Serentak disahkan (baca: harapan). Selanjutnya, anak cucu kita bisa mengulang-ulang pelajaran terkait “Perlawanan KPU” dan “Kitab UU Pemilu”.

Satu sisi kita belajar untuk berani melawan Pembentuk UU secara legal. Di sisi lain, kita belajar rumitnya mengawal pembahasan Kitab UU Pemilu. Keduanya sangat berarti bagi Calon Penyelenggara Pemilu dan Calon Legislatif di masa yang akan datang. Sebagai catatan akhir, pendapat saya ini merupakan salah satu dari banyak opini terkait isu yang telah disampaikan diatas.

Layaknya sebuah opini, saya memahami bahwa Palu adalah alat untuk mengetuk yang ketukannya bisa mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketukan palu bisa menjadi UU dan bisa diubah-kembali melalui ketukan palu Penafsir UU. Agar kita tidak kecewa terlalu berat di “Sepuluh Juli” sebagai “Hari Penentuan”, ingatlah nasehat dari tanah Arab “Jangan kamu gantungkan harapanmu kepada manusia”, cukup pelajari dan tentutan pilihan perubahan melalui jiwa-jiwa yang merdeka.
Share:

1 komentar:

  1. Bagus tulisannya Bib. Semoga tidak bosan menulis ya, makin reflektif dan makin banyak referinsi walaupun tdk jalan2 ke liar negeri. Belajar dari banyak orang yang kritis juga penjilat, untuk melengkapi kekuatan karakter 'Penulis nya". :*

    BalasHapus