Jumat, 28 Juli 2017

Pemberi Jalan Presidential Threshold

Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diputuskan 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara nasional. Dengan demikian, Koalisi Pemerintah yang siap mendukung Joko Widodo untuk Pemilu 2019 terasa nyaman dan tidak risau dengan lawan politik. Besar potensi Calon Tunggal dengan dalil PT.

Apakah asumsi ini nyata? Untuk sementara bisa dikatakan bahwa Jokowi bisa melanggeng menuju kursi RI-1 untuk kedua-kalinya. Alasannya secara berturut bisa dijelaskan.

Sumbangsih MK

Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang menetapkan Pemilu Serentak tetapi mengembalikan persoalan PT kepada Pembentuk Undang-Undang dinilai memiliki peran penting munculnya ikhtiar PT 20 persen yang diambil dari hasil Pemilu 2014.

Setidaknya, MK yang menetapkan PT sebagai "kebijakan terbuka" membuyarkan makna "Pemilu Serentak" yang ditetapkannya sendiri. Banyak pihak yang menafsirkan bahwa Pemilu Serentaj tanpa PT. Alasannya karena frasa "serentak" membuyarkan harga PT.

Karena PT berlaku apabila Pemilihan Legislatif (Pileg) berjalan terpisah dengan Pemilihan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Jika Pileg dimulai terlebih dahulu seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Maka bisalah diatur berapa harga kursi di DPR yang memungkinkan partai peserta pemilu pemilik kursi DPR untuk mengusung calon di Pilpres.

Namun, bila penyelenggaraannya serentak, khususnya hari pencoblosan dan penghitungan suara. Maka PT tidak mungkin ada disebabkan penghitungan kursi DPR dilaksanakan bersamaan penghitungan perolehan suara kontestan Pilpres.

Oleh sebab itu, tampa mengurangi rasa hormat saya kepada Hakim Konstitusi. Penetapan Pemilu Serentak dengan mengantung PT adalah bentuk sumbangsih MK terait munculnya 
calon tunggal. Seandainya PT dihapuskan saat itu juga, tidak perlu perdebatan PT mengurasi tenaga serta fikiran publik.

Koalisi Dini Borongan

Di lain sisi, berkumpulnya beberapa partai dalam koalisi pemerintah menyebabkan munculnya koalisi borongan atau gerombolan. Koalisi ini terdiri dari PDI-P, Nasdem, PPP, Hanura, Golkar. Potensi besar memaksa partai lain untuk mendukung sangat besar.

Wajar secara politik, apabila hitungan kalah lebih besar, pilihan merapat kepada koalisi besar merupakan pilihan logis. Selain mengurangi biaya melawan koalisi pemerintah. Partai yang merapat juga bisa tertimpa durian runtuh yakni jatah Menteri di kabinet.

Dalam pengalaman berdemokrasi, munculnya koalisi borongan karena partai-partai menolak untuk berjuang sia-sia di Pilkada. Catatan awal koalisi borongan ini berasal dari kontalasi politik surabaya yang melahirkan calon tunggal. Semenjak itu, koalisi borongan menjamur di pilkada sebagai bentuk kepasrahan partai.

Nah, apabila 20 persen PT ini ditetapkan dan Koalisi Pemerintah meraih partai-partai lain perserta pemilu. Bukan tidak mungkin (walaupun ada fraksi walk out) Jokowi menerima amanah calon tunggal. Karena partai-partai lain akan hati-hati untuk melawan bila hitungannya tetap kalah di pemilu.

Menunggu Perdamaian SBY-Prabowo

Sejauh yang saya pahami, masih ada satu kekuatan politik yang mampu memupus mimpi calon tunggal. Publik pun bisa membaca asumsi saya yakni perdamaian SBY dengan Prabowo. Apabila kedua tokoh sentral tersebut mampu menyatukan pandangan. Maka Jokowi harus ikhlas berhadapan dengan Prabowo.

Lalu, dimana peran SBY? Jangan khawatir, SBY jelas akan memilih Agus Harimurti Yudhoyono untuk mendampingi Prabowo melawan Jokowi. Dengan begitu, Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Gerindra dan PKS akan menyatu dengan Koalisi Kekeluargaan Cikeas yang dibangun oleh Demokrat dan PAN.

Lalu, PBB dibawah kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra berpotensi merapat ke Koalisi Indonesia Hebat Berkeluarga Cikeas. Nah, terjadilah kontestasi sportif meskipun calonnya hanya dua pasang.

Akan tetapi, politik sangat dinamis. Perselisihan masih bisa menganga di luka yang tak pernah sembuh. Seandainya Prabowo dan SBY sulit menyatukan kekuatan. Sudah barang tentu, kisruh tersebut secara tidak langsung mendukung calon tunggal.

Akhirul, jangan sampai pemilu sebagai bentuk seleksi calon pemimpin pemerintah dicengkram oleh calon tunggal. Karena calon tunggal Presiden hampir saja memaksa warna politik nasional dan daerah. Bukan tidak mungkin, warna utama politik nasional memaksa calon tunggal di daerah. Semoga saja pemilu tetap menjadi alat seleksi bukan alat politik praktis.

Oleh Andrian Habibi
Pegiat Ham dan Demokrasi

Share:

2 komentar:

  1. Coba anda bahas jg dong dgn untung ruginya tanpa PT.....silahkan

    BalasHapus
  2. Coba anda bahas jg dong dgn untung ruginya tanpa PT.....silahkan

    BalasHapus