Jumat, 14 Juli 2017

Penyelenggara Pemilu Belum Siap

Penyelenggara Pemilu Belum Siap

Setelah pembacaraan Putusan MK terkait "Kemandirian KPU", Senin, 10 Juli 2017 lalu; kita belum melihat ada kesiapan KPU dan Bawaslu dalam menjalankan amanah memuat aturan teknis kepemiluan;

Dari portasl Bawaslu dan KPU RI, kita bisa melihat JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) kedua lembaga tersebut;

Untuk KPU RI, mereka telah menerbitkan 5 PKPU selama tahun 2017 yang terdiri dari; PKPU tentang Tahapan, Pemukhtahiran data pemilih, Pencalonan Kepala Daerah, Kampanye dan Dana kampanye yang kesemuanya terkait dengan penyelenggaraan pemilihan calon kepala daerah 2018.

Sedangkan Bawaslu baru menerbitkan Perbawaslu 1/2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik;

Jelas bahwa JDIH sebagai pusat data dan informasi Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) menjadi bukti otentik bagi kita melihat kesiapan penyelenggara baru sebatas Pilkada 2018. Kita belum melihat keberanian KPU dan Bawaslu dalam membahas dan menerbitkan PKPU dan Perbawaslu untuk Pemilu Serentak 2019.

Selain itu, Penyelenggara Pemilu masih disibukkan dengan tahapan seleksi baik itu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPUD. Sehingga fokus kegiatan masih sebatas penguatan internal dan terkesan "hanya" menjalankan amanah undang-undang tanpa memikirkan sesuatu yang progresif;

Mungkin KPU lebih gesit karena siap melakukan JR terhadap UU Pilkada, beda dengan Bawaslu (periode 2012-2017) yang hanya diam dan manut menerima ketentuan "keharusan berkonsultasi yang hasilnya mengikat"; sehingga wajar kalau PKPU lebih banyak dan lebih cepat diterbitkan daripada Perbawaslu.

Oleh sebab itu, KIPP Indonesia menyatakan sikap:

1. Sehubungan dengan keluarnya Putusan MK terkait JR Kemandirian KPU; maka KPU dan Perbawaslu harus menyeselesaikan semua PKPU dan Perbawaslu untuk Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dengan tempo secepatnya. Karena aturan teknis yang lama hanya butuh di revisi dan dikuatkan kembali untuk diterbitkan ulang, jadi tidak membutuhkan alasan apapun untuk menunda-nunda semua pembahasan dan penerbitan PKPU dan Perbawaslu Pilkada 2018

2. Meminta KPU dan Bawaslu RI menyelesaikan semua NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk penyelenggaraan pilkada 2018. Jika ada daerah yang mempersulitnya, maka segera mengambil sikap untuk meminta Kemendagri, Kemenkeu dan BPK mengevaluasi Pemda bersangkutan; Tidak ada lagi alasan Pemda untuk menunda-nunda NPHD demi terselenggaranya Pilkada Serentak 2018;

3. RUU Pemilu yang sudah membuat cemas semua pihak wajib diselesaikan. Pemerintah dan DPR harus sepaham demi menyelesaikan RUU Pemilu. Setelah pengesahan tersebut, Penyelenggara Pemilu harus menjalankan amanahnya untuk membahas dan langsung menerbitkan PKPU dan Perbawaslu.

4. Apabila RUU Pemilu disahkan dengan cara apapun, baik musyawarah mufakat atau voting, maka pihak mana pun harus siap melakukan Judicial Review. Untuk hal ini, MK wajib menyelesaikan JR UU Pemilu secepatnya demi memberikan kepastian dan keadilan hukum. Kita mendukung pihak-pihak yang berniat melakukan JR terkait Presidensial Threshold (apabila tidak 0%).

5. Apapun dampak dari RUU Pemilu, seperti permanennya Bawaslu Kabupaten/Kota dan pembahasan jumlah komisioner KPU Provinsi, Kabupaten, Kota dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka Penyelenggara Pemilu harus memiliki kesepahaman untuk mengintegrasikan seleksi serta mendahulukan efisiensi dan efektifitas kerja. Setiap alokasi anggota langsung dibahas sesuai jumlah peserta seleksi terakhir. Misalnya saat ini ada seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota Nasional, jumlah sebelumnya 3 anggota, bila ada penambahan (beberapa 5 anggota perkabupaten/kota), maka 2 orang lagi diambil dari 6 besar tahan seleksi.

Andrian Habibi
Deputi Kajian KIPP Indonesia
Share:

0 komentar:

Posting Komentar