Rabu, 05 Juli 2017

Sengketa NPHD

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang disingkat dengan NPHD adalah dasar pendanaan Pilkada yang diambil dari APBD. Sejatinya, Pemda sudah memiliki pandangan, perencanaan, penyusunan dan penganggaran NPHD yang disingkronisasi dengan tawaran KPUD demi membiayai penyelenggaraan pilkada.

Namun, seperti biasa, kuasa politik pemda masih saja berulah dengan menggantungkan nasib NPHD. Dalam pemberitaan terakhir, dari 171 darrah yang menyelenggarakan pilkada 2018, baru 25 KPUD yang telah menandatangani NPDH. Artinya masih ada 146 daerah yang belum jelas pembiayaan pilkada.
Di lain sisi, berita juga menyampaikan bahwa Surat Edara Mendagri Nomor 273 tanggal 19 juni 2017 memberikan batasan kepada 171 daerah untuk menandatangi NPHD paling lambat bulan juli 2017.

Dalam pandangan saya, 146 daerah yang belum menyelesaikan NPHD adalah bentuk kesombongan politik yang tidak serius menjunjung tinggi demokrasi. Pemda yang belum menyelesaikan NPHD adalah bentuk kemunduran berdemokrasi yang tidak pernah berfikiran visioner. Seharusnya Pemda disemua daerah telah merencanakan penganggaran pilkada sebelum pilkada itu dimulai.

Alamiah, pemimpin yang visioner akan merencanakan perbaikan dari masa ke masa tanpa menunggu perdebatan publik. Salah satu bentuk tindakan visioner adalah menyelesaikan penganggaran NPHD jauh lebih lama sebelum penyelenggaraan pilkada.

Bagi saya, saran dari KPU agar menguatkan komunikasi yang intens dengan pemda adalah bentuk pelemahan semangat menjunjung tinggi penguatan demokrasi.

Komunikasi memang perlu antara KPUD dengan Pemda. Tetapi, tidak harus memaksa KPUD melobby Pemda. Karena Pemda yang baik adalah pemda yang mampu merencanakan. Dalam pemahaman managerial yang sederhana, perencanaan yang baik (termasuk penganggaran) adalah setengah kesuksesan. Bila rencana tidak ada juga memperlama penandatangan NPHD, silahkan kita menilai sendiri terhadap kinerja pemda.


Andrian Habibi
Pegiat Ham dan Demokrasi
Share:

0 komentar:

Posting Komentar