Jumat, 21 Juli 2017

Walk Out Melawan Koalisi Pemerintah

Setelah disepakati voting terkait waktu pelaksanaan voting dimenangkan oleh koalisi pemerintah, maka kisruh politik pun mulai terjadi.

Pimpinan Paripurna memberikan kesempatan kepada perwakilan fraksi untuk menyampaikan pandangan sebelum voting. Pernyataan tersebut adalah *walk out* pun telah disampaikan dengan alasan kegagalan *musyawarah mufakat*.

Fraksi PAN, Gerindra, Demokrat, PKS menyatakan bahwa voting RUU Pemilu dianggap berlawanan dengan semangat sila keempat Pancasila. Alasan lainnya adalah Presidential Threshold dianggap inskonstitusional. Lahirnya Pemilu Serentak menandakan hilangnya ambang batas pencalonan presiden.

Berpijak kepada Pancasila dan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Fraksi-fraksi WO menyatakan "tidak bertanggung jawab atas UU Pemilu".

Politik Amoeba (membelah diri)

Akibat WO tersebut, maka politik nasional kembali meruncing dan terbelah dua. Masalah ini mengakibatkan permasalahan baru yaitu RUU Pemilu dianggap tidak memenuhi harapan semua wakil rakyat dengan asumsi munculnya opsi Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selain itu, perginya wakil ketua Fadli Zon yang biasanya akrab dengan Setya Novanto menandakan pecahnya pertemanan politik yang sangat jelas terlihat selama beberapa tahun terakhir.

Sebaliknya, Fahri Hamzah jelas memasang badan dengan Setya Novanto, walaupun memilih opsi berbeda (satu-satunya) tetapi tidak WO. Fahri Hamzah mengatakan "saya adalah satu-satunya yang memilih opsi B di ruangan ini. Bedanya yang lain Walk Out, saya tidak".

Walaupun Fadli Zon memberikan palu dan meninggalkan ruangan. Serta Fahri Hamzah yang ngotot membela dengan alasan pembenarnya. Politisi tersebut masih terlihat senyum-senyum. Sebuah tanda bahwa ketegangan antar pilihan masih asyik untuk bercanda.

Menetapkan Perjuangan

Oleh sebab itu RUU Pemilu ditetapkan dengan mengakomodasi opsi A tanpa ada perlawanan. Demi menjaga situasi politik serta menjelaskan alasan WO. Maka saya menyarankan agar semua fraksi yang WO untuk mengambil langkah JR.

Istilahnya "WO tanpa JR itu tidak keren". Tentu saja kita harapkan JR dapat diputuskan dengan masa sidang MK yang tercepat. Karena MK hanya butuh menegaskan kembali Putusannya terkait Pemilu Serentak dan hubungannya dengan Presisential Threshold.

Walaupun Putusan MK sebelumnya sudah menegaskan PT merupakan kebijakan terbuka pembentuk Undang-Undang. Akan tetapi, melihat gerakan politik yang sudah menjerumus kepada saling tuduh antara konstitusional dan tidak konstitusional. MK diharapkan mampu memberikan tafsir konstitusi terhadap syarat pencalonan presiden dalam Pemilu Serentak. Agar Ambang Batas (threshold) itu berlaku atau tidak.

Dengan demikian, saya menyatakan bahwa aksi WO tidak bisa dikatakan sebagai bentuk "tidak ikut bertanggung jawab" apabila partai-partai WO belum memasukkan JR UU Pemilu.

Andrian Habibi
Pegiat Ham dan Demokrasi
Share:

0 komentar:

Posting Komentar