Selasa, 01 Agustus 2017

Persatuan Politisi Indonesia

Persatuan Indonesia, sila ketiga dalam Pancasila. Satu yang menyatu dan menguatkan. Tidak bisa dibagi maupun dikotak-kotakkan atas kepentingan siapapun. Indonesia tanah air kita semua, kita jaga dan kita bela.

Memang benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar persatuan Indonesia ini terpenuhi. Salah satu jalannya adalah demokrasi. Kenapa? Karena dengan berdemokrasi lah kepentingan “rakyat” terasa lebih berasa daripada kepentingan politis. Walaupun demokrasi sangat pro politis daripada rakyat.

Kepentingan politis, sebagaimana kita ketahui pada akhir-akhir ini sangat meresahkan. Banyak opini, pendapat dan perbincangan terkait politik keberagaman yang tergerus. Bahkan, para Depan Pertimbangan Presiden pun sampai berikan kata “darurat”. Bukan main. Masalah politis yang dijaga dengan membelah massa hadir mengelabui mata untuk hanya melihat dua sisi.

Dua Sisi Politik
Sisi pertama adalah sisi keberagaman yang dianggap bisa menjaga persatuan Indonesia. Disisi ini seakan lebih Pancasilais dengan alasan beragam. Semua pihak tergabung dan bahu membahu menyukseskan kepentingan politik, bukan rakyat. Tidak ada alasan kuat mengatakan politik keberagaman adalah politik untuk nama rakyat.

Di sisi lain, ada pihak agamais atau populis agama dengan teriakan suara rohani. Tidak tanggung-tanggung, segenap cerita perjuangan politik agama menyebar luas. Para pendukung agama merasa keyakinan mereka sangat penting, tanpa sadar ada yang mengambil keuntungan diantara pekikan takbir.

Para pengikut kelompok dan politik agama dipaksa mengkultuskan beberapa orang tokoh. Seakan memang dialah –sang penyelamat- atas semua masalah bangsa Indonesia. Sayangnya, tokoh-tokoh ciptaan politik agama tersebut tidak mampu menjanjikan kehebatan akan keputuhan berbangsa dan bernegara. Tetapi dia memang cocok memimpin pasukannya yang kecil bukan semua kelompok dalam aksi massa.

Peliknya, kepentingan politik agama terlalu sibuk untuk saling menguatkan komunitas kecilnya. Tidak banyak yang tahu bagaimana komunitas kecil itu berdiri. Tidak banyak yang tahu kejanggalan kegiatan. Bahkan seakan terlena dengan ‘mainan kata-kata politis’, rakyat diadu dengan sebegitu parahnya.

Politisi Pemersatu
Dalam panggung sandiwara politik, baik lakon keberagaman dan beragama sama-sama memainkan peran dengan baik. Saling bersaing untuk menyatakan kebenaran yang benar untuk dirinya. Bukan kebenaran yang benar untuknya dan orang lain. sehingga, kebenaran yang benar untuk dirinya bertentangan dengan kebenaran yang benar untuk diri lain. Pertentangan ini lah kemudian yang membelah politik secara kasat mata.

Jadi untuk melihat dan mengurai masalah ini berawal dari masalah politik. maka, jalan keluar dari masalah ini dikembalikan kepada para politisi. Namun, bukankah masalah politisi di senayan bisa selesai? Iya, mereka terasa tidak memiliki masalah antar personal. Lalu, kepada politisi mana yang bisa menyelesaikan masalah politik keberagaman dan beragama ini.

Saya berpendapat bahwa kita tidak membutuhkan kata “persatuan Indonesia’ untuk memaksakan bahwa Indonesia gawat darurat. Indonesia bukan sedang sakit. Bangsa ini sehat wal afiat dengan sedikit demam-demam identital penduduknya. Saat ini, Indonesia membutuhkan ‘Persatuan Politisi’ bukan ‘persatuan’ rakyat.

Persatun politisi Indonesia adalah persatuan para politisi untuk mendamaikan suasana kebhatinan berbangsa dan bernegara yang tergores akibat perangai penjajah kekinian. Strateginya masih sama, devide et impera, adu domba keragaman dengan beragama lalu kuasai keduanya.


Sebelum semuanya terlambat, persatuan politisi Indonesia wajib menetapkan  kebijakan umum. Setiap partai wajib mengamankan seluruh pasukan dengan menghentikan segenap perbedaan mencolok. Kepentingan politis elit harus diselesaikan oleh elit. Jangan sampai rakyat badarai dijadikan mainan politis.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar