Jumat, 25 Agustus 2017

RDP PKPU Tidak Lagi Mengikat

Salam Demokrasi!
Berikut kami kirimkan siaran pers terkait keriuhan perdebatan di Forum Dengar Pendapat antara KPU dengan Komisi II DPR RI



Pertanyaan : "Komisi II beranggapan, rapat konsultasi (amanat UU 10/2016) dilakukan dalam forum RDP sesuai amanat UU 7/2017, sehingga sifatnya mengikat karena mengacu ke UU MD3?"

Jawaban saya :

Saya fikir, sesuai dengan ucapan (jawaban) para komisioner saat uji kelayakan di Komisi II yang lalu bisa diambil sebagai catatan awal. Para komisioner KPU pada waktu itu masih berstatus calon mengatakan bahwa hubungan antara KPU dan Komisi II adalah hubungan kerja sama, dalam hal pembahasan PKPU, tidak ada masalah yang akan muncul bila dikomunikasikan dengan baik. Jadi, seharusnya para komisioner bisa memegang ucapan mereka untuk mengomunikasikan hal-hal tertantu lebih intensif untuk pembahasan PKPU.

Jadi dari sisi KPU, jelas bahwa mereka tidak bisa memaksanakan kehendak atas nama putusan MK yang melepaskan belenggu "mengikat" paskapembahasan PKPU dalam RDPU. Iya sederhananya, jangan hanya mengatakan ucapan yang baik demi mendapatkan posisi lalu melupakan ucapan tersebut setelah menjabat. Jika ada hal-hal yang tidak bisa disepakati, mereka tentu punya jalan komunikasi agar bisa menyelesaikan masalah.

Di lain sisi, Komisi II sejatinya memahami bahwa PKPU dibuat sudah melalui tahapan yang panjang. Dalam proses penerbitan PKPU dimulai dari melihat PKPU yang lama, lalu didraft ulang dengan kondisi kekinian, lalu di uji publik untuk melihat kelemahan atau masukan para ahli yang kemudian di perbaiki lagi sampai dibawa dalam RDPU. Jadi tidak serta merta PKPU sebatas dokumen editing kata demi kata yang dirubah, jauh dari itu proses pembahasannya lumayan panjang dan ribet sehingga tidak mungkin bertentangan dengan UU.

Selain itu, putusan MK juga telah melepaskan bebas bahwa RDPU mengikat pada PKPU. Maka, Komisi II lebih baik tidak berkeras hati dengan memunculkan ego selaku pemilik sah pembuat dan tafsir atas UU. Toh buktinya banyak UU yang di judicial review, termasuk ketentuan keharusan berkonsultai yang hasilnya mengikat. Dengan demikian, Komisi II cukup melihat apa yang bisa disarankan kepada KPU tanpa harus mendebat yang terlihat seperti memaksa kepada KPU.

Apabila komunikasi antara KPU dan Komisi II tidak berjalan sesuai janji dari komisioner saat uji kelayakan ditambah Komisi II menolak putusan MK dengan jalan mendebat atau membuat rusuh pada RDPU dengan pernyataan-pernyataannya. Maka harus dicari jalan tengahnya, pertama, dari sisi KPU, semua pihak harus melihat ulang bagaimana cara komunikasi yang bisa menyenangkan hati komisi II karena mereka memang butuh sanjungan.

Posisi anggota dewan yang terhormat terkadang membuat lupa para anggota DPR bahwa proses pembahasan PKPU harus diselesaikan secara cepat agar bisa dilaksanakan. Kedua, saya sarankan agar Komisi II tidak meributkan tafsir pasal 22 UU 10/2016 yang dihubungkan dengan ego dan nafsu berkuasa. Akan lebih baik bagi Komisi II untuk lebih membantu KPU dengan acara membuat kajian tersendiri terhadap PKPU sehingga saat RDPU semua pemahaman bisa disamakan tanpa harus memaksa.

Jika perdebatan terkait konsultasi dan mengikat sesuai Pasal 22 UU Pilkada dan putusan MKRI maka harus ada jalan keluar dari sang pemutus yakni MK.

MK lebih baik menyurati Komisi II secara keaeluruhan (anggota), KPU dan Bawaslu. Isi surat tersebut berupa putusan MK, alasan putusan dan teknis pelaksanaan putusan. Hal ini bisa dikerjakan oleh para peneliti MK demi menjelaskan secara penuh makna bahwa konsultasi "tidak mengikat" terhadap RDPU PKPU dan Perbawaslu. Karena, selama putusan sebatas putusan, akan terus menjadi masalah berkelanjutan karena KPU tidak menemukan cara melunakkan Komisi II (komunikasi) dan Komisi II masih saja pura-pura tidak paham tekstualisasi dari putusan MK
Share:

0 komentar:

Posting Komentar