Senin, 16 Oktober 2017

Gagal Merencanakan Gagal Melaksanakan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) dalam siaran pers yang dibacakan oleh Hasyim Asy'ari mengatakan memperpanjang pengisian data pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) selama satu hari.

Perencanaan pendaftaran calon peserta pemilu berakhir pada senin 16 Oktober 2017 jam 24.00 wib. Akan tetapi, mengingat kebutuhan pengisian Sipol. Maka waktu parpol untuk menyelesaikan proses pendaftaran diperpanjang.

Ujian Pertama KPU

Dalam hal ini, saya menafsirkan dua hal. Pertama, KPU tidak menyiapkan perencanaan cadangan. Seharusnya bagian perencanaan KPU telah menganalisa dan memuat beberapa perencanaan.

Sebagai contoh, apabila parpol mendaftar pada hari terakhir yang memang sempat diprediksi oleh banyak pihak. KPU wajib memperhitungkan ketersediaan waktu dan tenaga.

Apabila dalam pengisian Sipol ada gangguan teknis atau koneksi. KPU pun sudah siap dengan bekal rencana cadangan. Bisa jadi masalah kesengajaan parpol mendaftar di akhir waktu mempersempit kesiapan pemamfaatan Sipol.

Atas dasar pelbagai kemungkinan, maka rencana ditentukan. Jadi, hadirnya Surat Edaran KPU Nomor 586 tertanggal 16 Oktober 2017 tidak diperlukan. Belum lagi potensi gugatan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peserta Pemilu ada di depan mata.

Dengan begitu, saya melihat bahwa hadirnya SE 585 akan menambah beban PKPU 11/2017 yang saling mengait menjadi ujian perdana bagi komisioner KPU periode 2017-2022

Parpol Tidak Siap

Masalah kedua tertumpang di pundak parpol. Sepanjang yang saya ketahui, parpol harusnya sudah menyiapkan dokumen pendaftaran peserta pemilu jauh hari.

Bukankah dokumen pendaftaran berupa administrasi parpol? Sehingga saat parpol mendaftar ke KPU. Dokumen tersebut tinggal di bawa ke kantor KPU.

Secara tidak sengaja, parpol memproklamirkan diri sebagai organisasi yang tidak tertib secara administrasi. Kalau tertib, hari pertama pendaftaran pserta pemilu sudah bisa digunakan tanpa menunggu hari terakhir.

Saya tidak habis pikir, masih ada saja parpol yang belum bisa melengkapi dokumen. Sehingga mengakibatkan penambahan satu hari kerja untuk melengkapi dokumen pendaftaran.

Nafas Tinggal Sehari

Membaca masalah yang saya sampaikan diatas. Maka KPU dan Parpol harus sama-sama berbenah dan menjadikan penambahan waktu sehari sebagai pembelajaran.

Bagi KPU, menambah sehari merupakan hal yang wajar demi melayani parpol sesuai motto KPU Melayani. KPU cukup menambah fokus dalam proses perencanaan agenda teknis di kemudian hari.

Di lain sisi, parpol memiliki Pekerjaan Rumah (PR) besar. Pertama menyiapkan segala kemungkinan untuk memamfaatkan nafas sehari yang diberikan oleh KPU. Pemamfaatan itu wajib disyukuri sebagai bantuan dari KPU.

Kedua, parpol harusnya menyadari bahwa mesin pertai belum bekerja maksimal. Hal-hal administratif penting dikaji ulang demi menghindari masalah yang sama pada tahapan pemilu lainnya.

Ketiga, parpol wajib mengevaluasi tata kelola organisasi. Hal ini demi memperbaiki managemen partai untuk lebih siap menghadapi perkembangan teknologi. Karena teknologi informasi tidak bisa dihambat. Kita harus mengikuti dan menyiapkan langkah mengiri perkembangan yang ada.

Keempat, parpol sebaiknya tidak menambah beban publik. Cukup akui saja kelemahan internal partai dan perbaiki segera. Kurangi kemungkinan berkoar-koar apabila tidak lulus sebagai peserta pemilu.

Saya mengingatkan bahwa ada nasehat yang mengatakan perencanaan yang baik merubakan setengah dari keberhasilan. Gagal merencanakan sama saja dengan gagal melaksanakan (kerja).

Andrian Habibi - Paralegal di PBHI Nasional dan Deputi di KIPP Indonesia
Share:

0 komentar:

Posting Komentar