Minggu, 15 Oktober 2017

Hak Atas Pendidikan Pengawasan Pemilu

Salah satu sudut ruangan lobi gedung Badan Pengawas Pemilu menampilkan wajah baru. Mereka menamakannya dengan kata ‘Pojok Pengawasan’. Afiffuddin – Komisioner Bawaslu – mengatakan bahwa Pojok Pengawasan berfungsi sebagai tempat informasi.

Sebagaimana yang kita ketahui, ruang publik di kantor-kantor atau gedung pemerintahan jarang menyediakan ruang publik. Masyarakat hanya bisa mengela nafas apabila menunggu di ruang lobi. Bawaslu menangkap keresahan masyarakat dengan mengupayakan ruang publik terbaik.

Dengan adanya Pojok Pengawasan, maka masyarakat akan mendapatkan pengetahuan dan informasi. Lalu data yang diramu menjadi aktifitas pengawasan partisipatif. Selama ini, masyarakat hanya bisa mendengar informasi tanpa akses. Kalaupun bisa, data berwujud fisik menjadi daya tarik tersendiri.

Jadi, dari Pojok Pengawasan menjadi ruang pengetahuan pengawasan, berujung pada pengawasan partisipatif. Hal ini sejalan dengan motto Bawaslu yang berbunyi ‘Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Hukum Pemilu’. Bentuk nyata dari frasa ‘bersama rakyat’ adalah keberlanjutan program informasi-pendidikan-partisipatif.

Kata ‘bersama rakyat’ harus diartikan Bawaslu dan rakyat menyatu dalam mengawasi pemilu. Sepanjang yang saya ketahui, beridirinya Bawaslu demi menjamin pengawasan pemilu. Pemilih yang menggunakan hak pilih sewajarnya mengawasi proses pemilihan sendiri. Namun, masyarakat masih jauh dari kata partisipatif untuk menjalankan aktifitas pengawasan atas penyelenggaraan pemilu.

Pojok Pengawasan ini masih konsumsi publik Jakarta. Karena Bawaslu RI belum bisa memerintahkan Bawaslu Daerah, selain dari kata harapan. Padahal Pojok Pengawasan menjadi perpanjangan tangan Bawaslu kepada masyarakat. Atau istilahnya, melalui Pojok Pengawasan ini Bawaslu memenuhi hak masyarakat atas pendidikan pengawasan pemilu.

Perintah bukan Harapan
Oleh sebab itu, daripada mengharapkan, Bawaslu seharusnya menggunakan kata perintah! Niat baik pemenuhan hak pendidikan pengawasan pemilu wajib terpenuhi sejak tahun 2017.

Sehingga, Bawaslu membutuhkan Keputusan Bawaslu RI tentang ‘Pojok Pengawasan’. Saya bisa pastikan, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota langsung ngebut menyediakan ruang Pojok Pengawasan tersebut.

Tentu saja Bawaslu jangan lepas tangan dari tanggungjawab supervisi menyeluruh. Apabila Surat Keputusan dan Surat Edaran Bawaslu tentang Pojok Pengawasan sudah keluar. Bawaslu juga harus membimbing Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam merencanakan, memulai dan mengevaluasi Pojok Pengawasan Daerah.

Kita tentu tidak berharap ada aturan Bawaslu yang tidak diturunkan secara jelas kepada bawahannya. Sepanjang yang saya ketahui, Bawaslu RI periode 2017-2022 hadir di banyak acara atau kegiatan.

 Namun muncul pertanyaan, apakah setiap acara dan kegiatan memiliki panduan, naskah, tulisan? Jika ada, pertanyaan lanjutan adalah apakah Bawaslu selalu mengirimkan setiap bahan-bahan tersebut kepada bawahannya?

Bawaslu bisa menjawab pertanyaan dengan kalimat ‘kami sudah mengirim semua file makalah atau dokumen setiap acara kepada Bawaslu Daerah’. Dengan demikian, Bawaslu bisa mengevaluasi apakah bawahannya memiliki pemahan yang sama terkait pelbagai kegiatan atau program.

Contoh, Bawaslu bekerjasama dengan pramuka dalam hal pengawasan partisipatif. Tentu saja seluruh anggota Bawaslu dan Panwaslu se-Indonesia mendapat kerja tambahan yaitu mensosialisasikan materi ‘Pramuka Pengawas Pemilu’. Nah, sudah berapa anggota pengawas pemilu daerah yang memberikan pendidikan pengawasan pemilu kepada para anak pramuka?

Saya hanya mengingatkan bahwa dokumen, apapun bentuknya, bukan lah dokumen tertutup dan rahasia. Terlebih sudah disampaikan kepada publik. Demi menjaga program kerja yang terstruktur dan sistematis. Bawaslu wajib membina, mengelola, mendampingi, mendidik dan mangajarkan semua kegiatannya kepada lembaga pengawas daerah.

Hak Atas Pendidikan Pengawasan
Kembali pada Pojok Pengawasan sebagai ruang pemenuhan hak atas pendidikan pengawasan pemilu. Maka Pojok Pengawasan daerah harus menyediakan banyak hal selain papan informasi. 

Seminimalnya, Pojok Pengawasan menyediakan data pengawasan pemilu sejak berdiri sampai sekarang. Buku-buku terkait pemilu – khususnya pengawasan pemilu – menjadi tawaran tambahan bagi pengunjung.

Pojok Pengawasan jangan sampai kosong tanpa manusia. Bukan sekedar pegawai yang mencatat berapa orang pengunjung. Tetapi, pengelola bekerja dengan kemampuan menjelaskan semua isi Pojok Pengawasan. Pengelola juga harus mampu mengajarkan secara sederhana program pengawasan partisipatif.

Sebelum pengunjung meninggalkan ruang Pojok Pengawasan. Pengelola perlu melakukan simulasi pengawasan partisipatif dan tata cara pelaporan pelanggaran pemilu. Lalu, setiap pengunjung memperoleh ‘oleh-oleh’ berupa kopian dokumen tata cara pengawasan dan pelaporan pelanggaran pemilu.

Kalau perlu, pengelola Pojok Pengawasan membentuk komunitas pengawasan berjenjang. Setiap pengunjung diarahkan mengajak teman atau keluarganya. 

Kemudian berlanjut hingga terbentuk suatu komunitas pengawasan. Nantinya mereka dititipkan pada Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan (Panwascam) untuk dibimbing menjadi agen-agen pengawas pemilu.

Sepanjang yang saya ketahui, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota jarang memiliki ruang publik. Meskipun ada Bawaslu Provinsi yang menyediakan ruang kerjasama dengan media atau pemantau pemilu. Itu semua bentuk kreatifitas tersendiri yang tidak diarahkan atau diintruksikan oleh Bawaslu RI.

Bila Pojok Pengawasan bisa ‘dipaksa’ hadir di setiap daerah. Saya membayangkan Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam pengawasan. Tapi Bawaslu juga memosisikan diri sebagai lembaga pendidikan pengawasan pemilu.

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Andrian Habibi adalah paralegal di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Nasional dan Deputi Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia.
Saat ini Andrian Habibi berstatus mahasiswa Paskasarjana Ilmu Hukum Universitas Jayabaya dengan program khusus Hukum Tata Negara. Sehari-hari menulis opini terkait hukum, ham, pemilu dan politik. 

Share:

0 komentar:

Posting Komentar