Rabu, 24 Oktober 2018

Empat Jalur Pengawasan Pemilu

Penyelenggaraan pemilu terkesan teknis. Apa yang tertulis, itulah yang dikerjakan. Penyelenggara kadang-kadang mirip mesin atau robot. Menerima perintah pusat dan mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan, perdebatan teks atau yang tertulis lebih mendominasi kinerja, baik penyelenggara maupun peserta pemilu.



Salah satu contoh adalah program pengawasan pemilu. Mendengar kata pengawas, langsung terbayang sebuah lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dari nama sudah kita ketahui, Bawaslulah yang menjadi ujung tombak pengawasan pemilu. Apakah itu benar? Bisa iya, juga tidak sepenuhnya benar.

Alasannya sederhana, Bawaslu hadir sebagai buah pemikiran pemikir bangsa. Bahwa, keberadaan sebuah lembaga pengawasan sebagai perwakilan Negara harus tercipta. Selain dari bagian check and balances penyelenggaraan pemilu. Bawaslu merupakan lembaga penegak keadilan pemilu. Meskipun berbeda dengan Badan Peradilan Pemilu yang ada di negara Amerika Latin.

Dalam niatan tulus, Bawaslu adalah kado terindah milik Indonesia kepada dunia. Sebuah lembaga yang menjadi percontohan bagaimana pentingnya melembagakan sebagian kewenangan negara untuk menjamin demokrasi prosedural yang berintegritas. Lembaga yang menunjukkan bahwa negara hadir dalam pemenuhan asas kejujuran dan keadilan pada pemilu.

Pandangan diatas bukan salah. Tetapi, menyerahkan kerja-kerja pengawasan hanya kepada Bawaslu, itu tidak adil. Karena, subtansi pengawasan pemilu terletak pada semua stakeholder kepemiluan. Dasar alasan yang negative norma kehadiran Bawaslu adalah belum tercipta kesadaran peserta dan pemilih di Indonesia untuk mengawasi dan mengawal pemilu. Sehingga, membuah sampah pelanggaran pemilu pada Bawaslu merupakan pengakuan pada kegagalan peserta pemilu dan pemilih.

Jalur Pengawasan Pemilu

Tokoh Demokrasi Indonesia, Mulyana Wira Kusumah (2001:51) pernah menyampaikan konsep Empat Jalur Pengawasan Pemilu. Pertama, Pengawas Internal – dahulu namanya Panwaslak (sekarang Bawaslu). Bawaslu, menurut Mulayana memiliki fungsi pengawasan sekaligus fungsi kekuasaan ekstra judicial yang termuat dalam tugas dan kewajiban Panwaslak (Bawaslu) mengadili segala bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu.

Kedua, Pengawasan partisan dari Partai politik, yaitu jalur pranata politik pengawasan partisan oleh parpol peserta pemilu maupun parpol bukan peserta pemilu. Dalam artian, semua partai politik yang ada di Indonesia, baik terdaftar sebagai peserta pemilu atau hanya terdaftar di pemerintahan. Merupakan bagian dari pilar demokrasi yang seharusnya mengawasi pelaksanaan pemilu.

Parpol berkepentingan dalam pemilu, untuk memperoleh suara pemilih, menjamin proses pemilihan berjalan dengan baik dan benar juga tertib aturan. Parpol lah yang memiliki kewajiban utama mengawasi penyelenggaraan pemilu. Maka, pandangan Mulyana kembali mengingatkan parpol agar serius mengikuti pemilu. Bukan sekedar mencari suara pemilih. Tetapi mengawasi pemilu demi menjaga partisipasi politik yang mendidik.

Ketiga, Pengawasan Eksternal Nonpartisan. Mulyana mencontohkan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia. Lembaga pemantau pemilu, selain KIPP, juga beragam. Kesemau lembaga pemantau adalah jalur pengawasan pemilu dari eskternal non partisan. Sehingga, Mulyana mengingatkan bahwa pemantau pemilu dari lembaga apapun berkewajiban mengawasi dan memantau pemilu.

Keempat, jalur pengawasan kontrol sosial yang diemban oleh media massa atau perwarta/jurnalis. Media memiliki peranan mengontrol semua informasi, membedah data dan menyampaikan berita yang berimbang kepada masyarakat. Kontrol sosial ini adalah bagian yang sangat penting. Media bukan hanya sebagai penyampai berita, juga pendidik bagi pembacanya tentang hukum, politik, dan penyelenggaraan pemilu.

Jadi, Bawaslu, Pemantau Pemilu, Partai Politik dan Media adalah empat jalur pengawasan pemilu yang satu dan menyatu dalam teknis. Keempatnya adalah quadro for juctice election. Empat penyelamat pemilu yang bekerjasama untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Jika keempat jalur pengawasan berhasil mengawasi dan menegakkan hukum pemilu. Satu jalan untuk pemerintahan yang bersih dan baik akan terpenuhi.

Pemerintah Mengawasi 

Selain dari empat jalur pengawasan pemilu diatas, Mulyana juga mengingatkan pemerintah dan lembaga penegak hukum. Dua bagian ini, baik pemerintah dan lembaga penegak hukum adalah pengawas dari pihak eksekutif. Pemerintah dan penegak hukum yang memiliki infastruktur dan sumber daya manusia, cukup mampu membantu pengawasan pemilu.

Misalnya, bagaimana Kementrian Dalam Negeri mengawasi proses perekapan Kartu Tanda Penduduk sebagai sumber data pemilih. Pengawasan internal pemerintahan ini adalah bagian utama sebelum menentukan siapa pemilih dan berapa perolehan suara juga siapa yang terpilih. Contoh lain adalah bagaimana Pemerintahan Daerah menjamin terciptanya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tentu pengawasan ini tertumpang kepada kekuasaan eksekutif. Pemerintah yang bisa mengatur dan mengawasi para pegawainya. Bukan orang lain. Karena mereka bekerja sesuai dengan perintah dari pemerintah. Begitu pula para penegak hukum, seperti kepolisian. Seharusnya, kepolisian pro aktif dalam memantau penyelenggaraan pemilu. Polisi bisa menegakkan aturan, jika memiliki niatan penuh. Belum lagi bantuan analisi dari Badan Intelijen Negara yang mampu mendeteksi potensi pelanggaran pemilu.

Oleh sebab itu, empat pengawas pemilu dan pemerintah ditambah penegak hukum, harus menyatukan pemahaman tentang pengawasan pemilu. Apalagi, momen krusial sedang berada di depan mata. Masa kampanye selama kurang lebih enam bulan perlu diawasi dan dipantau secara menyeluruh. Setiap jalur pengawasan pemilu bisa menyelesaikan dan mengakhiri semua praktik pelanggaran pemilu.

Lalu, bagaimana cara semua jalur pengawasan pemilu bekerja secara bersama-sama. Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh seluruh pihak. Solusinya adalah berkumpul dan menggabungkan diri pada program pengawasan bersatu untuk pemilu. Memang tidak mudah, tapi bisa kita mulai dari pemilu serentak tahun 2019.

-------------------------------------------------------------------
Profil Penulis

Andrian Habibi, lahir di desa Pematang Setrak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada 20 Oktober 1988. Andrian Habibi merupakan anggota Perimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI) dan Komite Independen pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat. Andrian Habibi sekarang beraktifitas sebagai Peneliti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia. Kantor KIPP beralamat di Jalan H. Rasuna Said, Kv. 22 C, Kuningan, Jakarta.

Andrian habibi adalah peserta Konfrensi Nasional Hukum Tata negara (KNHTN) ke-2, ke-3 dan ke-5 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Tulisan opini Andrian Habibi telah dimuat di beberapa koran lokal (Padang Ekspres, Singgalang dan Haluan) dan nasional (Suara Anda Media Indonesia, Pendapat Koran Tempo dan Opini Harian Republika).
Share:

2 komentar: